Badung - Banyaknya persoalan yang menerpa notaris, mulai dari pengurusan badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan, pengaduan dari masyarakat yang dirugikan, hingga melakukan perbuatan-perbuatan dengan itikad tidak baik, harus menjadi perhatian bagi Majelis Pengawas Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengingatkan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk dapat melakukan pengawasan kepada notaris dengan baik, cepat dan profesional.
"Notaris harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, tidak menggunakan kewenangan-kewenangan secara sembrono," kata Menkumham saat melantik 26 orang Pejabat Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, kata Yasonna, harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan bertindak jujur, berkompeten, dan berintegritas.
Ditengah-tengah pesatnya lalu lintas hukum, khususnya terkait dengan pembuatan akta autentik yang merupakan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, Notaris harus memahami kewenangannya. "Notaris juga harus mematuhi kewajiban dan larangan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya," ucap Menkumham, Kamis (14/03/2019) pagi.
Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris perlu pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan secara lebih maksimal, terencana, dan masif oleh Majelis, tentu dapat berkontribusi positif untuk mencegah atau mengurangi timbulnya gugatan tersebut.
Usai pelantikan, pada acara ini juga dilanjutkan dengan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengawasan Tingkat Kepatuhan Notaris” yang pesertanya adalah pejabat-pejabat yang tadi dilantik. "Semoga dalam kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengawasan notaris," tutup Menkumham dalam sambutannya dihdapan 110 orang peserta FGD.
Ke-26 Pejabat Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dilantik oleh Menkumham terdiri dari 11 orang Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sembilan orang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham, dua orang pejabat administrator pada Kanwil Kemenkumham, tiga orang dari pemerintah daerah, dan satu orang akademisi. (Tedy, foto: Zeqi)
