Medan – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan keseriusannya memberantas segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelayanan publik, dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Maroloan J. Baringbing, mengatakan tim tersebut akan bertugas melakukan operasi intelijen dan operasi pemberantasan pungli (OPP).
Tim tersebut, kata Baringbing, juga akan terdapat di setiap unit pelaksana teknis (UPT) Kanwil Kemenkumham Sumut. “Tim akan mengawasi dan menindak jika ada oknum yang masih melakukan pungli dalam pelayanannya,” katanya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut. Baringbing pun mengingatkan agar seluruh jajaran Kemenkumham Sumut tidak menerapkan praktek pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut telah menggelar rapat kerja sekaligus melakukan sosialisasi Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dengan para Kepala UPT dan pejabat struktural pada Kanwil Kemenkumham Sumut. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka pemberantasan dan perang terhadap praktek-praktek pungli. “Kanwil Kemenkumham Sumut juga telah melakukan pemetaan, dan menetapkan titik-titik rawan praktek-praktek pungli,” ujar Baringbing, Selasa (1/11/2016).
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar, mengatakan agar Kanwil Kemenkumham Sumut berani menindak tegas untuk menertibkan segala bentuk pungli. “Tolong tertibkan itu pungli,” kata pria kelahiran 30 Januari 1954 ini. Selain itu, Hasrul juga menegaskan jangan sampai ada petugas di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba. “Sudah banyak petugas lapas (lembaga pemasyarakatan) yang terkena kasus narkoba. Jangan sampai di Sumut terjadi lagi. Tolong jaga Sumut,” tandasnya.
Anggota DPR RI lainnya, Junimart Girsang, mempertanyakan bagaimana caranya para petugas lapas yang hanya sedikit bisa menjaga ribuan narapidana dan tahanan. “Dengan pegawai sedikit, bagaimana mungkin saudara bisa menjaga ribuan orang (narapidana dan tahanan)? Apakah kepala rutan (rumah tahanan negara) bisa tidur nyenyak dengan situasi seperti ini?,” tanya politisi asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Sedangkan menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi’i, mempersoalkan mengapa anggaran untuk pembenahan dan perbaikan lapas mengalami penurunan pada tahun anggaran ini. “Kita menghendaki adanya keseriusan dari kanwil untuk memperbaiki lapas-lapas. Apa maksudnya, sudah jelas over kapasitas, tapi anggarannya turun?,” tanya pria yang akrab disapa Romo ini.
Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumut, Trimedya Panjaitan, mengatakan agar seluruh pertanyaan dari anggota dewan dapat dijawab secara tertulis dan dikirimkan sebelum 18 November 2016. “Nanti jawaban dari bapak-bapak sekalian akan kami bawa kedalam rapat pleno Komisi III DPR RI,” tuturnya mengakhiri pertemuan yang dihelat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut.
Selain RDP dengan Kemenkumham dan Kejaksaan Tinggi, Kunker Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumut juga melakukan rapat dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumut, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut di Markas Kepolisian Daerah Sumut. Hadir dalam Kunker ke Provinsi Sumut Trimedya Panjaitan selaku Ketua Tim, Eddy Kusuma Wijaya, Junimart Girsang, dan Masinton Pasaribu yang kesemuanya berasa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hadir pula Muhammad Syafi’i dan Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Toha dan Abdul Kadir Karding dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta M. Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu Hasrul Azwar mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Taufiqulhadi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muslim Ayub dari Fraksi PAN, Adies Kadir dari Fraksi Golkar, dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat. (Tedy, Foto: Windi)
