Bandung - Provinsi Jawa Barat mendominasi perolehan desa/ kelurahan sadar hukum nasional. Memiliki total 5.962 desa/ kelurahan, saat ini tercatat ada sebanyak 2.247 desa/ kelurahan yang telah menyandang predikat desa/ kelurahan sadar hukum. Bila dihitung secara nasional, maka Provinsi Jawa Barat adalah penyumbang terbesar desa/ kelurahan sadar hukum secara nasional, yakni 60,01 persen. Sementara sisanya 39,99 persen dibagi ke berbagai provinsi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan dari data yang diperoleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2016, menunjukkan jumlah desa/ kelurahan sadar hukum di seluruh Indonesia saat ini mencapai 2.929 desa/ kelurahan yang tersebar di 31 provinsi. “Dengan diresmikannya hari ini sebanyak 766 desa/ kelurahan sadar hukum, maka total jumlah desa/ kelurahan sadar hukum secara nasional adalah 3.695 desa/ kelurahan,” ucap Bambang di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, lanjut Bambang, Provinsi Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibukota negara memiliki mobilitas migrasi penduduk yang sangat terbuka, baik antar daerah maupun antar negara. “Untuk mengawasi orang asing, Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan sinergitas dengan instasi lainnya,” kata Sekjen yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (19/8/2016).
“Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat bergerak cepat dengan membentuk 140 Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di masing-masing kabupaten/ kota sampai pada tingkat kecamatan. Sehingga keberadaan dan pengawasan terhadap orang asing bisa berjalan secara maksimal,” ujar Sekjen. Pembentukan Tim PORA Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbanyak di Indonesia. Sekjen berharap permasalahan didalam penanganan orang asing akan semakin baik.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengapresiasi atas penghargaan desa/ kelurahan sadar hukum yang diterima Provinsi Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Aher tersebut menuturkan, ada beberapa kriteria penilaian desa/ kelurahan sadar hukum. Kriteria tersebut antara lain pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90%, tidak terdapat perkawinan dibawah umur, angka kriminalitas dan kasus narkoba rendah, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Kalau masyarakat kita terdidik dengan baik, agamanya kokoh dan kuat, kesejahteraannya lebih terjaga, inilah cara terkuat menghindari narkoba,” ujar Aher. “Sehingga dia jadi manusia yang sangat menghormati dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk,” tambahnya kemudian.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat, Budi Prastio, mengatakan tujuan diberikannya desa/ kelurahan sadar hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum aparat serta masyarakat yang lebih baik. “Setiap anggota aparat dan masyarakat desa, serta kelurahan, perlu menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya,” kata Budi. Selain itu, penghargaan tersebut juga dapat memberi motivasi untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilakunya yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum.
Selain dilakukan kegiatan peresmian desa/ kelurahan sadar hukum, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Tim PORA dan penghargaan Administrasi Hukum Umum. Hal lainnya adalah pemberian Penghargaan Lomba Cerdas Cermat HAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan Memorandum of Understanding HAM. (Windi, Pista, Ed: Tedy, Foto: Zeqi)
