Nusa Dua – Bali untuk yang kesekian kalinya, kembali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan berskala internasional. Kali ini, pulau dewata menyelenggarakan forum kerjasama bidang hukum tingkat ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) atau yang disebut dengan ASLOM (ASEAN Senior Law Officials Meeting) dan ALAWMM (ASEAN Law Ministers Meeting). Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melangsungkan kegiatan ini pada 18 s.d. 22 Oktober 2015 di Hotel Melia Nusa Dua Bali, serta melibatkan pertemuan para Pejabat Tinggi dan Menteri ASEAN dibidang hukum.
Kegiatan diawali dengan working group yang menghadirkan peserta setingkat pejabat eselon II di lingkup negara-negara ASEAN. Para peserta yang terdiri dari Attorney General, Ministry of Justice, dan Secretary General of ASEAN tersebut akan memulai kegiatan ini pada hari Minggu (18/10/2015). Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan ASLOM pada tanggal 19 s.d. 20 Oktober 2015. Pejabat eselon I di lingkungan negara-negara ASEAN yang terdiri atas Deputy Attorney General, Ministry of Justice, Secretary General of ASEAN dijadwalkan hadir dalam rapat ASLOM yang ke-16 ini.
Sedangkan pertemuan ALAWMM ke-9 yang berlangsung pada 22 Oktober 2015 mendatang, sekaligus juga sebagai sesi penutup dari kegiatan ini, direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. Para pesertanya adalah Menteri dan Attorney General dari 10 negara ASEAN. Penyelenggaraan ASLOM dan ALAWMM secara rutin dilaksanakan masing-masing setiap 18 bulan dan 3 tahun sekali secara bergilir diantara negara-negara anggota ASEAN.
Dengan ditetapkannya Masyarakat ASEAN 2015, proses pembentukan frame work dibidang hukum menjadi penting karena sejalan dengan meningkatnya interaksi dan transaksi antar pelaku pasar. Dimana pelaku pasar ASEAN tersebut bertindak berdasarkan sistem hukum yang dimiliki negara masing-masing, yang tentunya berbeda dengan sistem hukum negara pelaku ekonomi lainnya. Sehingga tanpa adanya upaya pembentukan frame work di bidang hukum ini, maka akan sangat mungkin terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara pelaku pasar yang tentunya akan menghambat aktivitas ekonomi yang berlangsung antar ASEAN.
Penyelenggaraan ASLOM dan ALAWMM adalah perwujudan upaya ASEAN dalam membentuk frame work dibidang hukum untuk menjembatani sistem hukum ASEAN. Melalui agenda-agenda yang menjadi fokus pada forum ini, ASLOM dan ALAWMM bertujuan menciptakan konstruksi hukum yang kokoh di kawasan ASEAN.
Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan negara-negara ASEAN, dalam mewujudkan tatanan hukum ASEAN agar dapat menjalankan ketentuan dalam kesepakatan road map blue print 2009-2015 Masyarakat ASEAN 2015. Oleh karenanya, penyelenggaraan kedua pertemuan tersebut kali ini akan berbeda dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan ASLOM dan ALAWMM sebelumnya. (Tedy, Foto: Dudi)
