Jakarta - Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam upacara peringatan hari jadi Ditjen Imigrasi ke-67. Menkumham dalam upacara ini bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arahannya Menkumham Yasonna H. Laoly mengharapkan adanya perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama menghapus budaya pungli yang masih ada saja terjadi didalam tubuh Ditjen Imigrasi. “Berkali-kali saya sampaikan kepada siapapun di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, bagi yang terbukti melakukan pungli dan terlibat penyalahgunaan narkoba, Saya akan tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku “tegas Menkumham. (26/1/2017).
Menkumham menginginkan perubahan positif tersebut mengikutin perkembangan zaman, yang inovatif, akuntabel, profesional, dan sinergis, serta transparan secara pasti. Dan ini sesuai dengan tema peringatan hari jadi Imigrasi tahun 2016 yaitu 'Imigrasi e-Gov Pasti Nyata'. Dalam hal kerjasama antar instansi Menkumham juga mengingatkan agar komunikasi terus dibangun dan jangan ada ego sektoral. “Jika ada permasalahan, harus didiskusikan, komunikasikan, dan koordinasikan," imbuhnya.
Yasonna juga mengapresiasi kepada jajaran imigrasi yang telah mewujudkan e-Government dan Reformasi Hukum dalam hal pelayanan dokumen keimigrasian, antara lain Pendaftaran Permohonan Paspor Online, Pendaftaran Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Online, Layanan Persetujuan Visa Online, Pelaporan Orang Asing Online, Penerbitan Izin Tinggal Terbatas berbentuk Surat Elektronik, Aplikasi Laporan Harian Intelijen, e-Sidik, dan e-Cekal. Tapi apa yang dihasilkan harus terus ditingkatkan.
Dalam upacara ini Menkumham juga menekankan bahwa permasalahan terkait pelayanan keimigrasian perlu ditingkatkan khususnya penyempurnaan SIMKIM sehingga “delayed information” yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat dapat diminimalisir.
Terkait banyaknya informasi terkait dengan pelaksanan tugas keimigrasian menkumham mengharapkan jangan mudah terpancing oleh berita yang belum tentu kebenarannya, lakukan “cross check information” kepada level pimpinan yang lebih tinggi dan koordinasikan dengan instansi terkait sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan.
Dalam acara ini, Yasonna juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pejabat daerah serta sejumlah pencapaian di bidang keimigrasian. Penghargaan itu diberikan kepada Wali Kota Tebing Tinggi, Bupati Ketapang, Bupati Gresik, Bupati Banyuwangi, Bupati Lombok Timur, dan Bupati Kutai Timur. "Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dalam peningkatan pelayanan keimigrasian di wilayah masing-masing," tuturnya.
Hadir dalam upacara ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pejabat Eselon 1 dari Kemenlu dan para pejabat Tinggi Madya dan Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Upacara ini juga dimeriahkan oleh penampilan Marching band dari Taruna Poltekim dan penampilan Parade Duta Imigrasi Cilik yang berasal dari SDN Pemuda Kota Depok. (dedet, Foto: Dudi).
