Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengadakan rapat koordinasi dalam rangka Evaluasi Aksi HAM tahun 2017 dan Finalisasi penyiapan Aksi HAM Tahun 2018-2019. Bertempat di Aula ruang rapat Park Line Hotel Rabu,24/1/2018.
Pada acara tersebut, Direktur Jenderal HAM (Dirjen HAM) Mualimin Abdi membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus membuka acara tersebut. Dalam sambutannya Dirjen HAM mengatakan bahwa Menkumham mengapresiasi terhadap upaya tim pelaksana Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM dalam rangka merevisi dan menyempurnakan Perpres 75/2015. Masuknya Kemenlu sebagai salah satu anggota setber Ranham akan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan kinerja Setber RANHAM. Selain itu Aksi HAM 2018-2019 akan seligus dimuat dalam revisi Perpres hingga tidak perlu lagi direpotkan untuk menyusun Aksi HAM setiap tahunnya.
Menurut Dirjen HAM, Menkumham juga mengapresiasi kepada semua kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan dan mengupayakan untuk memenuhi target Aksi HAM 2017 sebagaimana yang telah disepakati. “Kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pelaksanaan, merupakan capaian tersendiri yang perlu dihargai”, Tambahnya
Lebih lanjut Ditjen HAM mengatakan bahwa rapor merah yang mengindikasikan belum dapat tercapainya target tertentu tidak perlu ditakutkan, melainkan justru dapat digunakan sebagai pemicu agar diwaktu yang akan datang posisi tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sedangkan bagi yang mendapat rapor hijau seyogyanya dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam memenuhi HAM masyarakat.
Sebagai ketua Satber RANHAM, Menkumham berharap agar revisi Perpres 75/2015 dapat segera diproses dan di tahun 2018 pelaporan sudah akan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perpres tersebut. Menkumham juga berharap dukungan dari semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditahun-tahun mendatang dapat lebih intensif dan efektif agar dapat terlaksana dengan maksimal.
Agenda Aksi HAM 2018-2019 yang merupakan bagian dari implementasi RANHAM 2015-2019 bukan merupakan rencana aksi kemenkumham semata, melainkan merupakan rencana aksi nasional yang menjadib tanggung jawab kolektif dari sebuah bangsa yang besar.
Selesai dibuka, acara dilanjutkan dengan Diskusi oleh para peserta. Hadir pada acara tersebut Perwakilan dari Kementerian terkait, Bappenas, Pimpinan FNS, dan Anggota pelaksana Setber RANHAM. (Komar, Asep).
