Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Dr. Jonathan Austin. Kedatangan Austin selain ingin melakukan courtesy call, juga untuk membahas beberapa kerja sama mulai dari persoalan imigran, hukum, investasi, hingga memerangi korupsi.
Berbicara mengenai imigran, pada tahun lalu terdapat sekitar 50.000-70.000 imigran datang ke Indonesia, baik legal maupun ilegal. Sementara itu, Selandia Baru menjadi tujuan bagi sekitar 120.000 imigran.
Selandia Baru sangat berterima kasih kepada Indonesia dalam pencegahan penyelundupan orang. Menkumham menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kerja sama pula dengan Australia terkait pencegahan tersebut.
Saat berbicara mengenai hukum, Menkumham menyampaikan bahwa saat ini perancangan omnibus law sedang menjadi fokus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Omnibus law diharapkan dapat menjadi solusi kesempatan berbisnis dan berinvestasi,” kata Yasonna yang menerima delegasi Selandia Baru di ruang kerjanya.
Yasonna yang didampingi Penasihat Menkumham, Linggawaty Hakim; Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Bambang Wiyono; dan perwakilan dari Bagian Kerja Sama Luar Negeri, mengatakan semua undang-undang yang tidak sesuai dengan omnibus law menjadi tidak valid setelah berlakunya omnibus law. “Namun tidak seluruh pasalnya, hanya beberapa pasal saja yang tidak sesuai,” ujarnya, Selasa (07/01/2020) siang.
Menkumham dan Dubes sepakat bahwa kerja sama Indonesia–Selandia Baru perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek, misalnya seperti capacity building. Program yang telah dilakukan oleh Selandia Baru adalah teaching english as second language, yang merupakan program tahunan dari Selandia Baru.
Austin yang hadir bersama Policy Adviser for Trade, Economic and Public Affairs, Hira Trisnoputri; dan Second Secretary for Trade, Elspeth Davidson, mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja sama yang dilaksanakan selama ini antara pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Dia juga menyampaikan salam dari Dubes sebelumnya, H. E. Trevor Matheson.
Mengenai upaya memerangi korupsi di Indonesia, Austin menyatakan bahwa upaya yang ada sudah lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Menkumham menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang sangat kuat. Namun begitu, menurut Menkumham, KPK juga perlu dilakukan supervisi. (Tedy, Gusti, foto: Zeqi)
