Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses meraih penghargaan ganda (double awards) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Sosial, Min Usihen, menerima langsung kedua penghargaan tersebut dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Kedua penghargaan yang diterima Kemenkumham yakni penghargaan kepada kementerian/lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018, dan Barang Milik Negara (BMN) Awards.
Kemenkumham dalam lima tahun terakhir berhasil mengantongi empat opini WTP murni, yang juga diraih secara berurutan, serta satu opini WTP Dengan Paragraf Penjelas (DPP) pada tahun 2014.
Sementara untuk BMN Awards, Kemenkumham menyabet juara untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (continuous improvement). Kemenkumham dinilai telah mengembangkan inovasi dalam pengelolaan BMN berupa aplikasi Rencana Kebutuhan Aset (REKAN).
Menkeu mengatakan dirinya ingin memberikan apresiasi BMN kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. “Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian/lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN,” ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, Kamis (12/09/2019) di Gedung Dhanapala Kemenkeu.
Pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. BAS Mobile Online ini merupakan aplikasi berbasis android. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan dari 542 kabupaten/kota dan 34 provinsi dapat diakses dan di-download melalui aplikasi mobile, tidak hanya dari website. Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah memahami dan menggunakan berbagai segmen akun baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pelaporan keuangan melalui mobile phone. (Tedy)
