Banjarmasin - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menerima Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin Desmon Junaidi Mahesa Wakil ketua komisi III DPR RI, Rabu (18/12).
Mengawali pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan Polda Kalsel, Ketua Tim DPR RI, Desmon Mahesa, menyatakan DPR ingin mendengar problem penegakan hukum mitra kerja DPR di daerah, seperti Kepolisian, Kemenkumham, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan BNN serta realisasi penggunaan anggarannya di masing-masing mitra kerjanya. "Selain itu Mitra kerja DPR RI di daerah dalam menjalankan tugas penegakan hukum kami harapkan bisa bersinergi," tambah Desmon lagi.
Dihadapan rombongan Komisi III DPR RI yang berjumlah 16 anggota ini, Kepala Kanwil Kemenkumham, Agus Toyib yang didampingi para Kepala Divisi beserta jajarannya, memaparkan realisasi anggaran di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, per 16 Desember 2019, sudah mencapai sebesar 92, 71%, dengan serapan itu Kakanwil menegaskan Kanwil Kemenkumham telah Melaksanakan 4 target kinerja, yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian kinerja, kedua penguatan koordinasi dengan instansi terkait , target ketiga penguatan pengawasan dan pengendalian internal serta keempat telah terlaksana proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Agus Toyib menambahkan Kemenkumham sejak tahun 2016 sedang membangun lapas Batulicin "saat ini masih kurang 135 milyar, pembangunan ini penting mengingat angka hunian lapas yang terus bergerak naik," ungkap Agus.
Selain anggaran menurut Kakanwil lagi, Kanwil Kemenkumham Kalsel juga perlu Dukungan SDM yang memadai. "Seperti di Kanim Banjarmasin dan batu licin masih kurang SDM, permintaan paspor terutama jamaah umroh luar biasa," tuturnya. Untuk Pengawasan orang asing, Kakanwil juga mengungkapkan, anggaran pengawasan cukup tinggi hingga mengharapkan dukungan dari Komisi III DPR RI. (Bowie, foto: Wahyu Ditjen KI)
