Bogor - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Konsinyering Pengelolaan Keuangan Kemenkumham Tahun 2019. Kegiatan yang dimotori oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham ini dilaksanakan selama dua hari diikuti oleh pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pembuat komitmen dan para pejabat pengelola keuangan di lingkungan unit pusat.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang hadir membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa laporan yang di audit oleh BPK dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu indikator keberhasilan kementerian. "Pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta memudahkan penyusunan laporan keuangan," Ucapnya di depan 170 peserta yang hadir di Ruang Ruby Aula Hotel The Sahira Bogor, Jum'at (20/9/2019).
Bambang Rantam menekankan bahwa WTP bukan tujuan utama,"Target kita disamping WTP adalah target kerja pelaksanaan anggaran yang baik dengan nilai 99 dan layanan keuangan yang baik. Apabila target-target itu tercapai maka dipastikan pengelolaan keuangan berjalan efektif, efesien dan akuntabel,' Tegas Bambang Rantam.
Diakhir sambutannya, Sekjen Kemenkumhan menghimbau agar melakukan dan mengikuti perubahan lingkungan khususnya dibidang teknologi, termasuk dalam pengelolaan keuangan melalui berbagai sistem aplikasi yang pada intinya semuanya untuk mempermudah, menyederhanakan, transparan namun tetap akuntabel.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Tarsono mengatakan, pengelolaan keuangan di kemenkumham sudah berjalan dengan baik. "Ini di buktikan dengan mendapatkan predikat WTP lima kali berturut turut dari BPK, "Ucap Tarsono. Selain itu Kemenkumham juga terpilih sebagai kementerian yang mempunyai inovasi terbaik untuk pengelolaan barang milik negara dengan sistem aplikasi. "Untuk itu saudara dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas, keterampilan dan integritas yang tinggi," Tambah Tarsono.
Sebelumnya, Analis Keimigrasian Ahli Utama Ferdinand Siagian dalam laporannya mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM senantiasa terus meningkatkan tata kelola keuangan yang efektif dan efesien melalui pengendalian indikator kinerja pada pelaksanaan anggaran. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi yang menguatkan fungsi koordinasi dan pembinaan unit eselon I, satker dan UPT terhadap pengelolaan keuangan. ,"Koordinasi dan kolaborasi antar unit utama selaku pemangku dalam pengelolaan keuangan terhadap satker diharapkan terus berlanjut sehingga mampu menciptakan keuangan yang efektif dan efesien," Ucap Ferdinand. (Komar, Foto: Dudi).
