Bekasi - Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto, meminta kepada seluruh penyusun laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), agar dapat terus bekerja dengan cermat dan teliti dalam mengerjakan Laporan Keuangan dan BMN Semester I tahun 2024.
“Penting sekali bagi kita untuk bekerja secara cermat dan teliti ketika mengerjakan laporan keuangan dan BMN pada tahun 2024. Kecermatan dan ketelitian merupakan kunci sukses agar Kemenkumham dapat tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” ujar Wisnu dalam sambutannya ketika membuka Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Semester I Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah, di Harris Hotel Conventions Bekasi, Senin (8/7/2024).
Lebih lanjut, Ia meminta kepada seluruh pegawai penyusun laporan keuangan dan BMN, agar dapat menindaklanjuti beberapa temuan dari BPK. Adapun beberapa bentuk temuan BPK adalah seperti penganggaran dan pembebanan belanja barang dan belanja modal tidak tepat, penatausahaaan dan penyajian nilai kesediaan dalam neraca, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya tertib, serta pengelolaan PNBP tidak sesuai ketentuan.
“Temuan Pemeriksaan BPK merupakan tanggung jawab kita bersama selaku pihak yang diberi amanat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melaksanakan kegiatan. Saya berharap Temuan Pemeriksaan tersebut menjadi bahan mitigasi risiko bagi setiap unit kerja untuk mencegah temuan berulang pada Tahun Anggaran 2024” imbuh Wisnu
Pada kesempatan ini, Wisnu juga menyampaikan, bahwa Senin 8 Juli 2024, BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) beserta Opini atas Laporan Keuangan TA 2023 dari Ketua BPK RI kepada Presiden Joko Widodo. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yang ke-15 kali.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyusun Laporan Keuangan dan BMN yang telah bekerja keras dalam mempertahankan Opini WTP ini.” Ucap Wisnu dihadapan seluruh peserta kegiatan.
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 kepada Menteri Yasonna H. Laoly secara resmi dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 25 Juli 2024 mendatang.
Kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah Semester I Tahun 2024 ini merupakan langkah strategis dan komitmen Kemenkumham dalam menjaga kesinambungan, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN pada semua jenjang akuntansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. (Nadya, Foto: Supriatno)
