Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginginkan dalam masyarakat Indonesia tumbuh budaya sadar dan taat pada hukum. Kedepan, diharapkan hukum tampil bukan hanya dalam wajah yang represif, yang menuntut kerja para penegak hukum, tapi lebih daripada itu. Kepala negara berharap masyarakat sudah hidup dalam budaya yang sadar akan hukum.
Saat menghadiri Sidang Pleno Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019, Presiden menghendaki hukum hadir ditengah-tengah budaya dalam masyarakat. “(Kita ingin) sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat, sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.
Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan, kata Jokowi, adalah bagian yang sangat mendasar dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada hukum. “Semua warga negara, terutama dari keluarga kurang beruntung harus semakin berani memperjuangkan keadilan,” kata Jokowi, Rabu (26/02/2020) siang di Jakarta Convention Centre.
Masyarakat harus memperoleh layanan yang semakin baik dan cepat di tengah masalah yang semakin kompleks. Masyarakat harus memperoleh keputusan yang seadil-adilnya ditengah kepentingan antar pihak yang berperkara. “Kita paham, tantangan yang dihadapi MA dan jajarannya sangatlah berat dan tidaklah mudah,” ucap Jokowi.
Dari 20.275 beban perkara di tahun 2019, hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. “Kami sangat menghargai upaya MA untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan yang berbiaya ringan,” ujar Jokowi. “Kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting, harus semakin sederhana, semakin cepat dan semakin transparan, dan hasilnya sudah terasa,” tambahnya.
Dalam kerangka reformasi peradilan, presiden akan terus mendukung upaya MA untuk meningkatkan kualitas putusan para hakim melalui peningkatan kualitas SDM. Baik SDM calon hakim, maupun hakim yang sudah ada. “Ditengah banyaknya profesi-profesi baru dibidang hukum yang menjanjikan, minat untuk menjadi hakim juga harus terus didorong, terutama masuk ke fakultas-fakultas hukum yang terbaik sehingga mendapatkan input calon-calon hakim yang semakin baik,” tutupnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua DPR RI, Puan Maharani; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Wibowo; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly. (teks dan foto: Tedy)
