Bogor – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengundang Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membahas salah satu Program United States Agency for International Development (USAID), yakni Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, atau yang disebut HARMONI. Pertemuan kali ini dijadikan sebagai sarana mengumpulkan informasi terkait Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan dari berbagai stake holder, khususnya Kemenkumham.
“Saran dan masukan dari K/L (kementerian/lembaga) yang pernah menjalin kerja sama dengan USAID (Program HARMONI) akan sangat berharga bagi BNPT dalam menjalankan program ini (HARMONI). Terlebih dari Kemenkumham, yang sebelumnya merupakan Executing Agency Program HARMONI,” ujar Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT, Kris Erlangga, saat memimpin Rapat Antar K/L Pembahasan Rencana Kerja Sama antara BNPT dan USAID, di Bogor, Selasa (08/09/2020).
Selain itu, lanjut Kris, pelaksanaan rapat ini juga bertujuan sebagai media sounding kepada seluruh K/L tentang rencana kerja sama BNPT dan USAID untuk Program HARMONI. “Kami menginformasikan kepada para K/L, bahwa untuk periode selanjutnya (Januari 2021), BNPT akan menjadi Executing Agency program HARMONI USAID," tandas Kris.
Kris juga menegaskan, bahwa penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. “Pemerintah pusat, K/L, pemerintah daerah, dan juga peran serta masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam reintegrasi terhadap pelaku ekstremisme, untuk mencegah berulangnya kekerasan ekstremisme,” tutur Kris.
Sementara itu, Perwakilan dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kemenkumham, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Youngest Non Itah, mengingatkan kepada seluruh K/L yang menerima manfaat dari kerja sama Program HARMONI, berkewajiban untuk mengadministrasikan hibah yang diterimanya. “Setiap K/L jangan lupa untuk melakukan penandatanganan BAST (Berita Acara Serah Terima), dan melakukan pengesahan BAST-nya jika nanti menerima manfaat langsung,” jelas Youngest, yang sering dipanggil dengan Noni.
Dalam kesempatan yang sama, Acting Director Kantor Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Anders Mattius, menyampaikan apresiasinya terhadap kesediaan BNPT untuk menjadi executing agency di bidang penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. “Kami mengapresiasi BNPT yang bersedia menjadi Executing Agency Program HARMONI untuk periode yang akan dating (Januari 2021),” ucap Anders.
Kemudian Liason Officer USAID, Dondy Setya, menambahkan bahwa USAID akan memfokuskan dan mengintegrasikan setidaknya dua per tiga dari dana bantuan, untuk kegiatan kebijakan di tingkat nasional, dan delapan provinsi prioritas, termasuk program HARMONI yang akan dikoordinasi oleh BNPT. “Program Penanggulangan Esktremisme Berbasis Kekerasan yang akan dikomandoi BNPT merupakan bagian dari intermediate result hak-hak dan toleransi lebih baik,” kata Dondy.
Program Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, yang disebut HARMONI, merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 di bawah payung kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID akan berakhir di 31 Desember 2020. Pada Juli 2020, perwakilan dari Pemerintah RI dan Amerika Serikat telah sepakat melanjutkan kerja sama untuk lima tahun yang akan datang, hingga September 2025, dan Program HARMONI akan dilanjutkan, dengan BNPT selaku Executing Agency di bawah payung kerja sama baru, yaitu Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF).
Turut hadir dalam rapat, perwakilan dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kemenkumham, Kepala Sub Bagian Regional Rini Wulandari, dan Penyuluh Hukum Yusuf Romli. (Yosi. Editor: Zaka)
