Cilacap - Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM memberikan pembinaan bagi satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kegiatan yang diikuti para pejabat dan operator pengelola keuangan satuan kerja sebanyak 60 orang diselenggarakan di Ruang Aula Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap, Jumat, (13/03/2020).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap, Barlian Gunawan yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dalam sambutannya Barlian Gunawan menyampaikan bahwa keakuratan dan keteliatan sangat penting dilakukan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu juga perlu adanya ketelitian dan sinergi dalam pertanggungjawaban keuangan di setiap jenjang mulai dari pelaksana, PPK, hingga bendahara. “Seiring dengan perubahan yang terjadi secara cepat, kita semua juga harus selalu update informasi demi sempurnanya pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran keuangan yang baik,” Tambahnya.
Pada kesempatan itu pula Barlian Gunawan mengapresiasi kehadiran tim dari Biro Keuangan karena sangat dibutuhkan dalam proses pendampingan pengelolaan keuangan terutama di wilayah Karesidenan Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Nusakambangan.
Materi pembinaan yang diberikan oleh Biro Keuangan terdiri dari 4 (empat) topik bahasan. Yang pertama diberikan adalah mengenai ketentuan penetapan pejabat pengelola keuangan berupa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara. Salah satu hal yang menjadi fokus utama di tahun 2020 adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan.
Materi kedua adalah mengenai sosialisasi tata cara pembayaran anggaran pendapatan dan belanja, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-03.KU.04.01 Tahun 2019 sebagai pedoman penyeragaman pertanggungjawaban pengeluaran anggaran bagi seluruh satuan kerja.
Materi ketiga adalah mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM. Dalam materi ini ditekankan bahwa setia satuan kerja wajib memperhatikan dan mempertahankan nilai yang baik dari 12 indikator karena akan berdampak pada pencapaian nilai IKPA wilayah, unit eselon I, hingga kementerian. Materi terakhir adalah mengenai Current Issue Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Materi tersebut menjelaskan mengenai sistem akuntansi instansi berbasis akrual beserta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan.
Pembinaan dari Biro Keuangan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya pelayanan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang excellent, meningkatkan nilai IKPA, dan mempertahankan opini WTP dari BPK RI.
