rss 48

Bersinergi Membangun Hukum di Ambon

ambon 1

Ambon – Reformasi penegakan hukum yang digaungkan Kementerian Hukum dan HAM disambut baik pemerintah daerah. Dengan bersinergi reformasi penegakan hukum lebih optimal dibanding jika dilakukan sendiri-sendiri.

Hal ini yang terjadi pada provinsi timur Indonesia ini. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Ambon (19/11), menyaksikan langsung penandatanganan  hibah tanah aset milik Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat untuk Kanwil Kemenkumham Ambon membangun kantor imigrasi dan balai pemasyarakatan, dan hibah tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk Kemenkumham Ambon.

Tidak hanya itu Kanwil Kemenkumham Ambon juga  melakukan MOU dengan Komnas HAM provinsi Maluku tentang Penghormatan Perlindungan Pemajuan, Pemenuhan dan Penegakan HAM. Dan MOU dengan Ombudsman provinsi Maluku tentang Pelayanan Hukum, serta MOU Lapas klas II B Piru dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku tentang Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lapas klas IIB Piru.

Mengomentari hal ini Kepala Kanwil Kemenkumham Ambon, Priyadi mengatakan mekanisme kerja Kanwil Kemenkumham Ambon mengacu pada moto kami PASTI yang berarti Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif yang memungkinkan kerjasama-kerjasama dengan perangkat lain di daerah dapat terjadi dengan baik.

Menteri Hukum dan HAM merespon baik kinerja Kanwil Kemenkumham Ambon ini dan mengingatkan memperbaiki sistem itu penting, “tapi yang tak kalah penting  merubah mindset manusianya, kalau manusianya tidak berubah, sistem nothing”, tegas Yasonna.

Sebelumnya menteri memberikan orasi ilmiah pada acara Wisuda Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), dihadapan para wisudawan Yasonna memberi spirit agar para wisudawan dapat menjadi generasi Indonesia yang kompetitif, apalagi  dalam  menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ASEAN Economic Community (AEC)) yaitu sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020.

Secara khusus menteri menyoroti salah satu pilar MEA yaitu pasar tunggal dan basis produksi internasional (single market and production base) dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.

“inilah yang menjadi tantangan generasi muda, diharapkan lulusan perguruan tinggi di Maluku dapat menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka serta  memiliki kompetensi untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di Indonesia untuk menghadapi perkembangan pasar bebas” urai Yasonna.  Bow, foto: Yatno

ambon 2

ambon 3

ambon 4

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham