Jakarta - Program bantuan hukum gratis merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagai penyelenggara program ini memberikan apresiasi “Access to Justice Award” kepada para pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah turut serta mensukseskan program bantuan hukum ini.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward O.S Hiariej mengatakan di Indonesia pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH).
“Akhir tahun 2018, BPHN telah melakukan verifikasi dan akreditasi periode ketiga untuk tahun 2019 sampai 2021, dan terjaring 524 organisasi PBH,” kata wamenkumham, Kamis (25/02/2021) malam. “Jumlah tersebut meningkat 30 persen lebih banyak dibandingkan periode akreditasi sebelumnya, tahun 2016 sampai 2018, yang berjumlah 405 organisasi PBH,” lanjut pria yang akrab disapa Eddy ini.
Pada verifikasi dan akreditasi PBH berikutnya, yaitu periode tahun 2022-2024, prosesnya akan dimulai bulan depan. Eddy berharap agar jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berkualitas dapat bertambah, disertai dengan penyebaran yang merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Hingga saat ini, baru terdapat 42 persen kabupaten/kota yang memiliki organisasi PBH, yang mana angka tersebut masih jauh dari ideal dalam akses pemberian keadilan melalui bantuan hukum,” kata Eddy yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Hal ini tak lepas agar masyarakat pencari keadilan di seluruh pelosok negeri bisa mengakses bantuan hukum, dan dapat memperoleh manfaat dari hak bantuan hukum tersebut,” tambahnya.
Peningkatan jumlah dan penyebaran OBH di Indonesia tentunya juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum itu sendiri. Sehingga, dengan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum yang baik, maka tidak akan ada lagi pemberian bantuan hukum yang setengah hati.
“Dengan begitu sudah seharusnya Kemenkumham sebagai penyelenggara bantuan hukum harus benar-benar memastikan kualitas pemberian bantuan hukum di Indonesia menjadi yang terbaik dan tepat sasaran,” ucap Eddy dalam kegiatan Penganugerahan “Access to Justice Award” Tahun 2021 dan Rapat Kerja Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Layanan Bantuan Hukum Periode 2022-2024.
Anggota Komisi III DPR RI, M. Nurdin yang mengikuti kegiatan ini secara daring mengatakan ada dua asas penting yang sejatinya melatarbelakangi kewajiban negara untuk hadir dan turun tangan, membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice).
“(Dua asas tersebut) yakni asas kesamaan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Keduanya dijamin oleh konstitusi negara kita,” kata Nurdin.
“Dibandingkan dengan negara lain di dunia, Indonesia termasuk negara yang punya perhatian besar dalam menjamin keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan atau marjinal,” tutup Nurdin.
Sebelumnya, Kepala BPHN, Benny Riyanto menjelaskan pelaksanaan verifikasi dan akreditasi calon PBH akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama, verifikasi dan akreditasi terhadap calon PBH yang baru, dilaksanakan mulai 4 s.d. 26 Maret 2021.
“Gelombang kedua, akreditasi ulang atau perpanjangan sertifikasi bagi PBH periode 2019-2021, dilaksanakan mulai 2 sampai 24 Agustus 2021,” ujar Benny. “Harapan kami pelaksanaan verifikasi dan akreditasi dapat dilaksanakan secara baik sehingga nanti terjaring PBH yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) berkualitas,” katanya.
Pemberian penghargaan Penyelenggara Bantuan Hukum terbaik tahun 2020 diberikan dalam empat kategori yaitu kategori besar dengan jumlah PBH lebih dari 30, kategori sedang dengan jumlah PBH dalam skala 11-30, kategori kecil dengan jumlah PBH kurang dari 10, dan inovatif.
Pada kategori besar diraih oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Dalam kategori sedang dimenangkan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkumham Jambi, dan Kanwil Kemenkumham Banten.
Dalam kategori kecil diraih oleh Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kanwil Kemenkumham Riau, dan Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur. Terakhir pada kategori inovatif dimenangkan oleh Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, Kanwil Kemenkumham Bali, dan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Sementara untuk penghargaan PBH terbaik tahun 2020 diberikan berdasarkan kriteria penilaian terhadap serapan anggaran, addendum tambahan anggaran, keaktifan pemberi bantuan hukum, serta nilai skor e-monev. Terdapat sembilan PBH yang menerima penghargaan dalam tiga kategori, yaitu akreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C.
Daftar pemenang dalam akreditasi A adalah Perkumpulan Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Annisa Provinsi Jawa Timur, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perkumpulan LBH Bhakti Alumni UNIB Provinsi Bengkulu.
Sementara dalam akreditasi B diraih oleh Perkumpulan LBH Ananda Provinsi Riau, LBH Masyarakat Pasundan Provinsi Jawa Barat, dan Perkumpulan LBH Citra Keadilan Jambi Provinsi Jambi. Terakhir akreditasi C didapatkan oleh LBH Lipang Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Peduli Trafficking dan Anak Jalanan (Petanan) Provinsi Jawa Barat, dan YKBH Sritanjung Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. (Tedy, foto: Humas BPHN)
