Jakarta - Petugas pelayanan publik menjadi sasaran program vaksinasi selanjutnya yang kini telah memasuki tahap kedua, setelah sebelumnya berfokus pada tenaga kesehatan. Ditargetkan, sebanyak 16,9 juta petugas pelayanan publik akan diberikan vaksinasi, termasuk ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Saat ini Kemenkumham tengah bersiap pada persiapan pelaksanaan vaksinasi yang diusulkan akan dilakukan pada Senin, 8 Maret 2021 mendatang di area Rasuna Said Kuningan. Menurut Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Iwan Kurniawan, usulan tersebut didasarkan pada pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang serupa di lingkungan Kemenkumham.
“Hampir 80 persen pegawai Kemenkumham berdomisili di daerah daerah penyangga ibu kota, yang apabila diselenggarakan (pada) hari libur dikhawatirkan tingkat kehadirannya tidak sesuai dengan harapan," ujar Iwan saat memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lingkungan Kemenkumham.
"Sementara itu, usulan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas pegawai yang akan melakukan vaksinasi,” tambahnya.
Selain itu, pelaksanaan vaksinasi juga memperhatikan ketersediaan resource (sumber daya) yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan pemberian vaksin. Dengan adanya resource ini dapat dijadikan pertimbangan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lingkungan Kemenkumham.
“Resource yang dimaksud yaitu akan dilakukan pembentukan tim oleh Kemenkes dalam rangka vaksinasi yang tentu saja siap untuk dilibatkan, serta dukungan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan untuk Kemenkes,” kata Iwan di Ruang Rapat Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Selasa (02/03/2021) pagi.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Sundoyo, akan melaporkan secepatnya kepada pimpinan, untuk kemudian dilakukan diskusi atas usulan tersebut.
Pelaksanaan program vaksinasi di lingkungan Kemenkumham dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Kegiatan rapat ini dihadiri oleh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham, serta pejabat teknis lainnya di lingkungan Kemenkumham dan Kemenkes. (Safira, Dwi, foto : Aji)
