Makassar - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto menekankan pentingnya komitmen, strategi, dan upaya strategis dalam membangun zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
"Komitmen tanpa strategi tidak memiliki arti, untuk itu diperlukan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ZI," kata Bambang saat memberikan penguatan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham se-Sulawesi via daring di Makassar, Kamis (17/09/2020).
Membangun ZI, kata Bambang, diperlukan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menciptakan program/inovasi yang menyentuh masyarakat.
"Selain itu, komitmen internal juga dilakukan secara terus menerus, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, manajemen media, dan memastikan tren positif IPK dan IKM yang berkelanjutan," jelas Bambang. “Integritas berubah, kinerja berubah, dan pelayanan publik harus berubah. Inilah wujud kerja-kerja WBK/WBBM,” terang Sekjen.
Sebelumnya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jufri Rahman mengatakan, mereka yang berhasil memperoleh WBK/WBBM harus diberikan reward yang seimbang sesuai dengan kinerja yang diberikan.
"Road show yang dilakukan Sekjen Kemenkumham merupakan bukti komitmen top level pimpinan Kemenkumham dalam mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM," ucap Jufri.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Sofyan berharap perhatian dan komitmen dari pimpinan dapat menjadi pendorong dan pemacu semangat dalam mewujudkan satuan kerja Kemenkumham yang bersih dari KKN dan memberikan pelayanan publik yang optimal.
"Walaupun nantinya belum mampu menghadirkan predikat WBK/WBBM, namun (diharapkan kami) telah menerapkan cara kerja WBK/WBBM,” ucap Sofyan. (Tedy, foto: Fajar)
