Jakarta - Upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah turut menjadi perhatian dari pemerintah pusat melalui program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun sayang, hanya 59 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia yang dinyatakan peduli terhadap HAM.
Tahun 2020 ini, dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota di Indonesia, tercatat 439 kabupaten/kota atau sekitar 85,5 persen, yang telah berpartisipasi menyampaikan data capaian untuk dilakukan penilaian KKP HAM oleh tim yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dari jumlah partisipan tersebut, hanya 259 kabupaten/kota atau sekitar 59 persen saja yang meraih penghargaan kategori KKP HAM.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan KKP HAM dinilai dengan memperhatikan hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan.
“Sebagai sebuah program, KKP HAM menjadi signifikan ketika animo pemerintah daerah semakin tinggi untuk mencapai predikat Peduli HAM,” kata Yasonna. “Hal ini tentu menjadi jalan masuk bagi bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan komitmen penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM,” tambahnya.
Kemenkumham memberikan perhatian kepada kabupaten/kota yang telah berusaha untuk membangun dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Tentunya dengan standar, kriteria, dan indikator program yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Indonesia yang amat sangat beragam.
“Bahkan untuk skala yang lebih terbatas, pemerintah melalui Kemenkumham sudah lebih fokus lagi menjalankan program Pelayanan Publik berbasis HAM, membuka pos pengaduan HAM (pos Yankomas),” kata menkumham. “Walaupun pelaksanaannya masih terbatas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT Pemasyarakatan, Imigrasi dan BHP) Kemenkumham di seluruh Indonesia,” ujar menteri berusia 67 tahun tersebut.
“Semoga penghargaan tersebut akan lebih memacu prestasi yang lebih baik lagi, dalam rangka pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing,” pungkas Yasonna.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi mengatakan penerapan pelayanan publik yang berbasis HAM bertujuan agar standar dan norma HAM dapat diinternalisasikan kedalam pemenuhan kebutuhan layanan publik masyarakat.
“Harapannya kedepan program ini dapat lebih ditingkatkan, bukan hanya di lingkungan Kemenkumham saja, tetapi terhadap semua jenis pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Mualimin.
259 kabupaten/kota yang meraih penghargaan KKP HAM tertuang dalam Lampiran I tentang Penetapan Kabupaten/Kota yang Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2019 pada Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019.
Masih dalam surat keputusan yang sama, dalam Lampiran II tentang Penetapan Pimpinan Pemerintah Provinsi yang Membina dan Membangun Sebagian Besar atau Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019, terdapat 18 gubernur yang meraih penghargaan KKP HAM.
Sementara dalam Lampiran III tentang Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Mendorong Sebagian Besar atau Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019, sebanyak 18 Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham juga meraih penghargaan KKP HAM. (Tedy, foto: Yatno)
