Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto, menekankan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah agar mengutamakan prioritas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal tersebut dilakukan agar anggaran yang dialokasikan dapat maksimal, serta mencapai output dan outcome yang baik.
"Kegiatan-kegiatan yang sudah tidak menjadi prioritas, sebaiknya ditinggalkan," kata Sekjen saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Penyusunan Pagu Indikatif Tingkat Wilayah untuk Tahun Anggaran 2020 melalui sambungan teleconference. "(Penyusunan) pagu indikatif dan RKAK/L harus memperhatikan apa yang dibutuhkan. Itu menjadi dasar bagi teman-teman untuk menyusun RKAK/L," lanjut Bambang.
Selain itu, ujar Sekjen, efektivitas dan efisiensi merupakan bagian penting dari penyusunan rencana kerja dan anggaran. "Akuntabilitas laporan keuangan itu dimulai dari saat penyusunan anggaran. Apa yang kita susun itu, akan menjadi bagian dari laporan keuangan yang berkualitas. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kontribusi negatif (dari penyusunan laporan keuangan) yang sudah salah sejak awal," kata Sekjen, Rabu (19/06/2019) pagi di lounge Pengayoman.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Zulkifli, mengatakan penyelenggaraaan rapat koordinasi ini dapat menjadi gerbang utama dalam pencapaian kinerja dan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. "Pembangunan zona integritas di K/L berkembang sangat pesat. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah, (ini memang) tidak mudah dan harus berkelanjutan," kata Zulkifli di Palu. (Tedy, foto: Zeqi)
