Bandung – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) mengadakan acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Kemenkumham tahun anggaran 2017. Acara yang di motori Biro pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berlangsung tanggal 21 hingga 24 Maret ini diikuti oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemenkumham di tingkat pusat dan daerah, dengan tema Membangun Kelembagaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kemenkumham yang PASTI. Kegiatan ini diisi dengan pembekalan dari narasumber internal Kemenkumham dan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP), teleconfrence, serta forum diskusi.
Pada Tahun ini Kemenkumham memperoleh Juara I sebagai kementerian terbaik dalam kinerja pengelolaan anggaran kategori besar tingkat Kementerian/Lembaga. Ini tidak lepas dari peran penting para tenaga ahli pengadaan barang dan jasa dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tarsono saat membacakan pidato Sekretaris Jenderal dan sekaligus membuka acara tersebut di Ballroom Hotel Mercury. (21/3/2017).
Dalam sambutannya Sekjen Kemenkumham berpesan agar semua prestasi yang sudah diraih agar dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Saat ini Kemenkumham telah melakukan reformasi pada sistem pengadaan barang dan Jasa melalui perbaikan struktur kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia di bidang barang dan jasa serta peningkatan pembinaan teknis.
Lebih lanjut dalam sambutan sekjen disebutkan bahwa penerapan E-Gov dan Reformasi Hukum yang dicanangkan oleh Kemenkumham pada tahun ini harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan merupakan suatu keharusan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan agar lebih mudah, cepat dan transparan sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.
Kepada para peserta, sekjen berpesan agar pejabat dan pegawai di semua unit ULP Kemenkumham untuk menjaga etika dan prilaku sebagai Aparatur Silpil Negara, menjaga integritas, bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi dan lebih fokus dalam pengelolaan APBN. Sekjen berharap pada tahun ini angka penyerapan ditingkatkan lagi agar semuanya berjalan maksimal dalam rangka mendukung program pemerintah.
Sebelumnya Kepala Bagian ULP Rudi Hartono dalam laporan sambutannya mengatakan bahwa dari hasil rakor ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rumusan dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang nantinya dapat menjadi acuan dalam pengelolaan barang dan jasa sehingga nanti dapat ditindak lanjuti menjadi kebijakan regulasi di lingkungan Kemenkumham.(Komar, Yatno, Foto: Asep).
