Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly menerima kunjungan resmi Ketua Mahkamag Agung (MA) Kerajaan Belanda, Maarten Feteris. Kunjungan Ketua MA Belanda ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memper erat kerja sama MA Belanda dengan Pemerintah Indonesia, khususnya MA RI.
Ketua MA Belanda mengatakan, hubungan kerja sama antara Indonesia dan Belanda di bidang hukum telah terjalin hampir 10 tahun. “Pemerintah Belanda dengan senang hati membagi pengalaman terkait penegakan hukum kepada Pemerintah Indonesia, khususnya mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dapat memilih mana yang kiranya cocok untuk diaplikasikan pada penegakan hukum di Indonesia,” ujar Feteris di Ruang Kerja Menkumham, Jakarta, Selasa (26/02/2019).
Dengan dilakukannya sharing informasi dari Pemerintah Belanda, MA RI telah melakukan beberapa perubahan, terobosan, dan inovasi sehingga menghasilkan putusan-putusan MA yang lebih baik. “Pertukaran pandangan dan pengalaman antara ke dua negara sangat penting dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ucap Marteen Feteris.
Hal ini disambut baik oleh Menkumham dengan mengungkapkan dukungannya terhadap kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Belanda, baik yang telah dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan ke depannya antara ke dua negara. “Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Belanda, dan kami harap ke depannya, kerja sama dapat ditingkatkan lagi,” tandas Yasonna.
Selain itu, Menkumham juga berharap terwujudnya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Belanda seperti peningkatan kapasitas, pelatihan, training of trainer (ToT) bagi Perancang Hukum, maupun kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan program pelatihan lainnya dari Belanda. “Harapan kami, kita (Pemerintah Indonesia dan Belanda) dapat mewujudkan kerja sama seperti ini (pelatihan, pendidikan),” kata Yasonna.
Mendengar hal tersebut, Ketua MA Belanda merespon dengan menyatakan, bahwa Pemerintah Belanda siap memberi bantuan seperti pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintah Indonesia. “Kami siap memberikan bantuan di bidang hukum kepada institusi pendidikan dan ahli hukum di Indonesia. Usaha kerja sama ke dua negara harus lebih komprehensif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” tutur Feteris. (Riri, Disa, foto: zq. Editor: Zaka)
