Jambi - Pemerintah Indonesia terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang memenuhi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk memberikan semangat sekaligus ajang apresiasi kepada pemerintah daerah yang memberikan pelayanan berbasis HAM, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) setiap tahunnya menyelenggarakan Aksi Nasional HAM, sebuah ajang yang memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah melakukan pelayanan berbasis nilai HAM.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jambi Bambang Palasara, mengatakan tantangan berat bagi Jambi untuk mempertahankan 7 dari 11 kabupaten/kota yang masuk kategori peduli HAM, terlebih terdapat perubahan kriteria dalam penilaian Aksi HAM tahun 2017.
"Saya harap-harap cemas ini, bisa ga Jambi pertahankan 7 kabupaten/kota yang peduli HAM," ujar Bambang saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Aksi Nasional HAM Daerah 2017 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang bekerja sama dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS), Kamis (20/07).
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, bahwa tahun ini akan memperhatikan kriteria-kriteria baru, seperti Pendidikan, dan Kesehatan. "Memang di Jambi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sudah gratis, tapi uang kursi, toilet, dan meja masih ada," papar Bambang.
Di bidang kesehatan, Bambang menceritakan pengalamannya ketika mengalami kecelakaan di Melbourne, Australia. "Di sana orang yg datang berobat tidak ditanya macam-macam, pekerjaan apa, dari negara mana, tapi langsung diperiksa, diobati, baru bayar. Kalau di Jambi masih belum," ucap Bambang.
Untuk itu, Bambang menyampaikan kepada para peserta yang merupakan pimpinan di jajaran Pemerintah Daerah Jambi untuk mempersiapkan pelayanan di daerah masing-masing agar ramah terhadap nilai-nilai HAM.
"Mudah-mudahan minimal kita bisa mempertahankan 7 kabupaten/kota ramah HAM di Jambi, syukur-syukur kalau bisa lebih," tandas Bambang.
Sementara itu, bertindak mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Sunaryo menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Jambi menaruh perhatian terhadap penegakan HAM. "Dengan diadakannya kegiatan rakor ini, dapat membantu para pimpinan untuk mengambil keputusan, baik dalam penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan kinerja aparat dalam pelayanan publik, SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan, dan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung, termasuk kelompok rentan," ucap Agus.
Kemudian perwakilan dari Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Ganes Woro Retnani, mengatakan bahwa pihak FNS sangat senang dapat membantu Kemenkumham dalam menerapkan nilai HAM. "Kegiatan terkait pemenuhan HAM merupakan kegiatan prioritas di FNS, FNS siap mendukung kegiatan pemenuhan HAM," ujar Ganes. (Zaka)
