Jakarta - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta tengah bersiap menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Jalan menuju kesana, salah satunya dimulai dari pembentukan Pusat Layanan Terpadu Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah Law and Human Right Centre. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, memastikan kesiapan kanwil dengan melakukan peninjauan secara langsung.
Sekjen yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Liberti Sitinjak memeriksa fasilitas layanan kanwil, seperti ruang pelayanan konsultasi hukum, kiosk informasi, fasilitas penyandang disabilitas, perpustakaan, kantin, toilet, hingga tempat parkir. "Perpustakaan sudah bagus, tapi perlu ditambahkan juga layanan perpustakaan digitalnya dan buku-buku elektronik," ujar Bambang.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan tentang sumber daya manusia (SDM). Kompetensi SDM memegang peran penting dalam memberikan layanan bantuan hukum dan HAM bagi masyarakat, mulai dari layanan administrasi hukum umum (AHU), layanan kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penyuluhan hukum, hingga legal drafter. (Tedy, foto: Zeqi)
