Yogyakarta - Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumhan D.I. Yogyakarta dalam rangka penguatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Kamis (03/09). Ikut mendampingi Sekjen adalah Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro BMN dan Kapusdatin.
Dari 17 satker yang diusulkan Kanwil D.I. Yogyakarta, sebanyak 12 satker di jajaran Kantor Wilayah D. I. Yogyakarta terdiri dari Kantor Wilayah, 10 UPT Pemasyarakatan dan 1 UPT Keimigrasian yang selanjutnya akan mengikuti Penilaian dari Tim Penilai Nasional.
Dalam sambutannya, Sekjen menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah momen tepat bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan zona integritas WBK/WBBM. Pada tahun 2020, terdapat 520 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham yang telah lolos seleksi diusulkan berpredikat WBK/WBBM. Bambang Rantam juga mengingatkan bahwa menteri telah menargetkan dari seluruh satker yang diusulkan tersebut, target minimal yang harus terpenuhi adalah 70%.
“Tahun 2020 adalah momen tepat bagi kita untuk menciptakan zona integritas dengan mewujudkan target minimal seperti yang ditetapkan menteri yaitu 70% dari satker yang diusulkan benar-benar berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Ini adalah waktu dimana kita harus memberikan kinerja terbaik,” kata Bambang di Aula Gedung Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.
Bambang kemudian menguatkan kembali komitmen Kanwil D.I. Yogyakarta untuk mewujudkan ZI dengan cara tiga hal. “Pertama, memberikan kinerja terbaik. Kedua, semangat menuju keberhasilan dan ketiga jujur, ikhlas, ramah tamah dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kode etik,” tegas Bambang.
Kepala Kanwil D. I. Yogyakarta, Indro Purwoko mengatakan bahwa kanwilnya telah berupaya mewujudkan Pembangunan ZI WBK/WBBM melalui langkah seperti pendeklarasian Janji Kinerja dan Komitmen Bersama dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penguatan Satker Menuju WBK/WBBM baik secara virtual maupun langsung ke lapangan. “Perbaikan sarana prasarana, layanan publik dan inovasi berbasis teknologi, melakukan kerja sama pembukaan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dengan Universitas Gadjah Mada dan Unit Layanan Paspor (ULP) dengan Lippo Plaza Mall juga dilakukan demi tercapainya WBK/WBBM,” ujar Indro.
Melaksanakan kerja sama publikasi dengan beberapa media lokal guna mensosialisasikan kebijakan dan program kerja satuan kerja di lingkungan Kanwil D.I. Yogyakarta menjadi langkah yang cukup penting dalam mewujudkan pembangunan ZI. “Dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kanwil D.I. Yogyakarta, kami berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi peran kehumasan, demi tetap berlangsungnya Pembangunan ZI WBK/WBBM sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Indro. (Humas).
