Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM kembali menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut disampaikan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2018 di Graha Pengayoman, Selasa (18/06). Predikat WTP ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham sekaligus untuk yang keempat berturut-turut sejak 2015.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengucapkan terima kasih kepada BPK RI. "Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Kementerian Hukum dan HAM sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM selama 4 (empat) tahun berturut-turut dalam kepemimpinan dan tanggung jawab saya, termasuk tahun 2018 ini," ujar Menkumham.
“Kami akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK RI dengan berupaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM secara berkelanjutan. Jangan cepat berpuas diri. Mempertahankan lebih sulit daripada memulai,” tambahnya.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Ada empat parameter yang harus dipenuhi untuk mendapatkan opini WTP, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Selain penyematan predikat WTP, acara yang dihadiri oleh Anggota I BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, tim auditor pertama BPK RI, dan pembina IAI ini juga diisi oleh penyerahan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Kantor Wilayah Terbaik atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan, Pemberian Penghargaan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terbaik dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Lulusan Terbaik Ujian Sertifikasi AAP-IAI Tahun 2016-2018. (Kiki, Foto: Dudi).
