Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 tingkat Unit Eselon I.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Kantor Wilayah Kemenkumham yang telah dilaksanakan sebelumnya di Bandung Jawa Barat pada 10 Juli yang lalu.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Wisnu Nugroho Dewanto, dalam sambutannya mengatakan, keberhasilan Kemenkumham dalam mencapai prestasi WTP bukan hal yang mudah.
“Untuk medapatkan prestasi ini tidaklah mudah, apalagi kalau kita lihat kebelakang beberapa tahun yang lalu, kita sempat terhambat karena pandemi covid-19. Tapi berkat kerja keras kita bersama, akhirnya semua kendala bisa melewati dengan baik. ”kata Wisnu saat membuka kegiatan di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Minggu sore (16/7/2023).
Dalam sambutannya, Wisnu juga mengajak semua peserta yang hadir agar tetap bersemangat untuk mempertahankan opini Laporan Keuangan dan BMN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengelola keuangan dan BMN unit Eselon I dan kantor wilayah yang telah memberikan kontribusi positifnya terhadap proses penyusunan laporan keuangan khususnya tahun 2022 audited. Semoga Kemenkumham dapat memperoleh opini untuk yang ke 14 kalinya.” tambah Wisnu.
Lebih lanjut Wisnu mengatakan, beberapa masalah yang menjadi konsen kita akan diselesaikan di semester I ini, agar apabila terdapat temuan-temuan maka bisa dilakukan upaya penyelesaian sedini mungkin.
“Dengan adanya kegiatan ini maka, apabila terdapat temuan-temuan yang ada, akan kita perbaiki pada semester I ini” tambahnya.
Selain itu, lanjut Wisnu, bahwa pada semester II nanti ketika dilakukan penilaian opini terkait dengan masalah laporan keuangan kita di tahun 2023, diharapkan kita sudah siap melakukan pelaporan dan penyajian dengan data-data yang valid.
Dalam kegiatan ini para peserta melakukan analistis dan koreksi data subrekon tingkat kantor wilayah terhadap kegiatan transaksi yang berpotensi terjadinya salah saji dan salah pembebanan. Selain itu dilakukan juga penyesuaian validitas data dan menyusun pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan
Sementara itu, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan, Anna Ernita dalam laporannya mengatakan, maksud kegiatan ini adalah menentukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data antara unit eselon I dan Unit Sekretariat Jenderal selaku akuntansi pengguna anggaran atau penyusun laporan keuangan dan BMN tingkat Kementerian.
Pada kegiatan ini juga diadakan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi semester I tahun 2023 pada modul-modul aplikasi SAKTI serta penyusunan progres laporan keuangan Unit Eselon I. Selain itu dilakukan juga penyusunan data inventarisasi masalah, penyusunan laporan keuangan dan BMN serta solusi dan penyelesaiannya.
“Ini dilakukan guna meningkatkan kehandalan tata kelola Keuangan dan BMN dan mewujudkan laporan keuangan dan BMN semester I tahun 2023 yang akurat, transparan dan akuntabel. “tambah Anna.
Diakhir kegiatan dilakukan pembuatan berita acara rekonsiliasi data Keuangan dan BMN , telaahan data keuangan dan BMN semester I tahun 2023 tingkat unit eselon I.
Kegiatan ini diikuti 275 orang peserta, terdiri dari pejabat dan pegawai penyusun laporan keuangan dan BMN tingkat Unit Eselon I, Auditor Inspektorat Jenderal Kemenkumham, serta narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(Kom, Foto: Zeqi)
