Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Refleksi Akhir Tahun 2019 dan pemberian penghargaan Karyadhika Madya kepada pemimpin dan pelopor perubahan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Satuan Kerja wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Di penghujung tahun ini kembali kemenkumham kembali meraih prestasi yang cukup membanggakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yaitu Penghargaan Pemimpin dan Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Predikat WBK/WBBM untuk 43 Satuan Kerja Kemenkumham.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam sambutannya mengatakan bahwa banyak prestasi dan capaian yang ditorehkan Kemenkumham di tahun 2019. “Tahun 2020 penuh tantangan, era globalisasi bergerak cepat dan semakin cepat. Perubahan ini berpengaruh kepada tata kelola pemerintahan. Sebagai Aparatur Sipil Negara harus mampu melakukan transformasi dengan cepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” Kata Yasonna di Graha Pengayoman Gedung Kemenkumham, Jum’at (27/12/2019).
Menkumham menyampaikan terimakasih atas kinerja jajarannya yang mampu mengikuti perubahan dengan cepat sehingga dapat menuai prestasi yang membanggakan. Tak lupa Yasonna berpesan kepada seluruh pegawai ASN kemenkumham agar selalu bekerja keras, bekerja lebih lagi dan bekerja cepat.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh mengapresiasi kinerja kemenkumham yang telah berkomitmen membuktikan kinerja yang luar biasa. “Saya melihat perkembangan dari tahun ke-tahun, dan ditahun ini untuk pertama kalinya kemenkumham meraih 43 zona integritas, 39 WBK dan 40 WBBM dari 135 yang diusulkan, Tahun depan tentunya harus dua kali lipat, kalau bisa seratus,” Ucapnya.
Muhammad Yusuf Ateh mewakili Menteri PAN-RB untuk menyerahkan secara langsung penghargaan kepada Menkumham Yasonna Laoly sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto dalam laporannya mengatakan bahwa refleksi akhir tahun dan apresiasi pemimpin dan pelopor perubahan kemenkumham tahun 2019 ini dalam rangka penyampaian kinerja kemenkumham kepada masyarakat, selain itu untuk memberikan apresiasi kepada pelopor perubahan pada satuan kerja yang telah berhasil membangun zona integritas sehingga satuan kerjanya dapat ditetapkan sebagai satuan kerja wilayah WBK/WBBM.
Perlu diketahui. beberapa capaian penting telah mewarnai Perjalanan Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2019, salah satunya adalah pembentukan hukum antara lain Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan 24 UU dari 50 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas.
Selain itu, melalui peraturan.go.id masyarakat memperoleh informasi perkembangan proses pembentukan produk hukum. Penyadaran hukum juga dilakukan melalui penetapan desa sadar hukum sebanyak 175 desa di tahun 2019. Ke depan, Kementerian Hukum dan HAM siap memfasilitasi “omnibus law” dalam rangka suksesnya penyederhanaan regulasi di negeri ini.
Ditahun 2019 ini juga Kemenkumham berhasil menangani Kasus Siti Aisyah, WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia sampai akhirnya Siti Aisyah dinyatakan bebas;
Penandatanganan Perjanjian Mutual Legal Asisstance (MLA) RI-Swiss, menyepakati 39 pasal, tentang bantuan hukum pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan aset hasil tindak kejahatan.
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya menjadi ASN yang unggul untuk Indonesia yang lebih maju, dibentuklah Corporate University (Corpu) Kementerian Hukum dan HAM, yang diharapkan mampu membawa perubahan pola pembelajaran, sehingga seluruh pegawai mempunyai kesempatan untuk menggali ilmu pengetahuan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.(Humas/Kom. foto: Ted).
