Surabaya – Menyambut Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah provinsi dan daerah yang telah memberikan perhatian besar terhadap HAM, terlebih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaran Hari HAM se-Dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan di Ruang Grahadi, Surabaya, Kamis (08/12/2016). Lebih lanjut Menkumham mengatakan, dilakukannya penghargaan ini adalah agar pemenuhan HAM di daerah semakin terasa.
“Kita telah berhasil mengevaluasi beberapa provinsi, kabupaten kota yang memiliki kriteria peduli HAM. Kepada daerah yang telah mendapatkan penghargaan diharapkan dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih, sambil terus meningkatkan pelayanan publik, yang juga merupakan bagian dari penegakan HAM. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit?” ujar Yasonna.
Lebih lanjut Menkumham menjelaskan, Konstitusi Indonesia mengatur bahwa perlindungan, penghormatan, penindakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, tugas ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. “Dasar pertimbangannya adalah pemerintah daerah dapat menjangkau langsung masyarakat di daerahnya,” jelas Yasonna.
Masing-masing provinsi juga diharapkan berlomba-lomba untuk memajukan penghargaan HAM, menghargai orang-orang disabilitas, menghargai anak-anak, wanita, saling menghargai etnis, suku, agama “Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan pro aktif dan turut serta dalam penegakan, perlindunga HAM dalam kehidupan sehari-hari. Berikan layanan dalam berbagai aspek kehidupan yang menyangkut kehormatan dalam nilai HAM, baik di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dalam berkeyakinan,” kata Yasonna.
Pada peringatan Hari HAM se-Dunia tahun lalu di Istana Negara, lanjut Menkumham, Presiden RI menyatakan menghormati dan menegakkan HAM. “Bukan karena HAM adalah amanat dari konstitusi, bukan juga bagian dari Universal Declaration of Human Right, tetapi karena ingin nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan pemerintah dan rakyatnya, antar sesama rakyatnya menghargai HAM,” tandas Yasonna.
Indonesia negara yang sangat heterogen. Berbagai warna-warni kulit, rambut, dan budaya, pada saat yang bersamaan kita juga harus menerapkan nilai-nilai kultural kita yang juga menjunjung tinggi HAM. “Berbagai macam budaya ada Indonesia, rambut dari yang keriting, ikal, dan lurus. Dan perbedaan inilah yang menjadikan negara Indonesia negara yang menarik,” tutur Yasonna.
Menkumham menghimbau, agar setiap perbedaan dijadikan sebagai kekuatan bangsa. ”Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar karena mampu mengelola perbedaan-perbedaan tersebut. Tentu implementasinya tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin,” ujar Yasonna.
Selain itu, Menkumham juga mengajak kepada seluruh pemerintah provinsi dan daerah untuk mendukung gerakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham). “Ranham juga bukan hanya tugas Pemerintah pusat, tapi seluruh instansi/pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten, serta masyarakat ikut berpartisipasi sebagai wujud penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM,” ucap Yasonna.
Sebelum menutup sambutannya, Menkumham membeberkan, bahwa saat ini Kemenkumham telah menandatangani 19 MoU dengan pemerintah provinsi. Menkumham berharap jumlah tersebut dapat bertambah di masa yang akan datang. “Diharapkan ke depan, kerjasama Kemenkumham dengan pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan hingga ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” kata Yasonna.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Sukarwo menilai, menjalankan nilai HAM di Indonesia, khususnya Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri. “Tiap daerah berbeda kultur dengan daerah lain. Ini yang menjadi tantangan kita, para pemimpin di daerah,” ucap Sukarwo. (Zaka. Ed: TMM. Foto: Ali)
