Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan United States Agency for International Development (USAID), menyelenggarakan Rapat Komite Teknis (Komtek) Program HARMONI secara daring pada Kamis (24/09/2020). Program HARMONI merupakan salah satu program dari USAID untuk mencegah, dan menanggulangi kekerasan berbasis ekstremisme.
Rapat Komtek HARMONI dilaksanakan guna menyelaraskan rencana kerja Program HARMONI dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Ekstremisme dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis ekstremisme di Indonesia.
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Pagar Butar Butar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada USAID yang telah membantu Pemerintah RI dalam mencegah, dan menanggulangi kekerasan berbasis ekstremisme. “Terima kasih kepada USAID yang telah membantu Indonesia dalam mencegah, dan menanggulangi kekerasan berbasis ekstremisme, melalui Program HARMONI,” ujar Pagar melalui aplikasi Zoom, Jakarta.
Lebih lanjut Pagar mengatakan, memasuki tahun ke tiga, rencananya akan ada peralihan Executing Agency dari Kemenkumham ke BNPT, sesuai arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kemenkumham mendukung penuh BNPT, dan Program HARMONI. “Meskipun Kemenkumham tidak lagi menjadi Executing Agency, kami siap membantu BNPT kapan pun dibutuhkan,” tandas Pagar.
Kepala Biro Humas berharap, Program HARMONI dapat terus berlanjut dan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Semoga Program HARMONI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjadi bukti bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah, dan menanggulangi kekerasan berbasis ekstremisme,” tutur Pagar.
Sementara itu, Project Manager Program HARMONI, Maureen mengatakan, Program HARMONI bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Indonesia terhadap intoleransi, dan ekstremisme berbasis kekerasan. “Program HARMONI memberikan dukungan kepada masyarakat dan institusi-institusi untuk meningkatkan kesadaran akan resiko terkait (intoleransi dan ekstremisme berbasis kekerasan), mengembangkan perangkat dan sistem yang lebih efektif untuk menguatkan toleransi, dan melawan ajakan organisasi ekstremisme berbasis kekerasan, dan melakukan reintegrasi mantan anggota pendukung organisasi ekstremisme berbasis kekerasan,” tandas Maureen.
Lebih lanjut Project Officer Program HARMONI Jonathan Simon, menjelaskan fokus Program HARMONI di tahun ke tiga, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengindentifikasi, dan secara aktif mencegah tindakan intoleransi dan ekstrimisme berbasis kekerasan. “Kemudian memfasilitasi tersedianya sistem yang lebih baik untuk reintegrasi para individu yang teradikalisasi, dan keluarga mereka dengan alat dan proses, dan kebijakan dan advokasi,” ujar Simon.
Terkait lokasi kegiatan, lanjut Simon, pada tahun ke tiga ini, Program HARMONI fokus di enam provinsi, dan melibatkan delapan (K/L). “Program HARMONI fokus di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan delapan K/L mitra Program HARMONI yaitu Kemenkumham, Kemensos (Kementerian Sosial), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana), Kemenag (Kementerian Agama), Kemendes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), dan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),” terang Simon.
Lebih lanjut Simon menjelaskan, Program HARMONI juga bermitra dengan tujuh universitas, empat SMP, dan delapan SMA di Jawa Tengah; tiga SMP di Jawa Barat; lima SMP, dan lima SMA di Jawa Timur, dan 20 mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). “Universitas yang menjadi mitra HARMONI yaitu ITB (Insitut Teknologi Bandung), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), Unpad (Universitas Padjadjaran) yang berlokasi di Jawa Barat; Universitas Muhammadiyah di Jawa Tengah; Universitas Brawijaya di Jawa Timur; dan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor yang berlokasi di Jabodetabek,” ucap Simon. (Zaka)
