Padang – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Wilayah Semester II Tahun Anggaran 2019. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Suharman mengatakan, semua satuan kerja (satker) jangan hanya berfokus pada penyerapan anggaran semata, namun penggunaan anggaran harus bisa meningkatkan manfaat (outcome).
“Bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang harus kita pertanggungjawabkan,” kata Suharman. “Orientasi kita yang hanya mengejar penyerapan (anggaran), tanpa memperhatikan unsur lain yang mempengaruhi nilai laporan keuangan, harus mendapat prioritas untuk sama-sama diperbaiki, dengan outcome menyumbang kontribusi positif dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujarnya saat membuka kegiatan.
Sementara itu, Kepala Biro Pengelolaan BMN Haris Sukamto menjelaskan kegiatan ini harus mampu menampilkan kesesuaian (balance), baik data administrasi dan dokumen fisik pendukung, antara pengelolaan keuangan dengan BMN yang dihasilkan. “Seluruh peserta harus mampu menyelesaikan (kegiatan ini) dengan baik, agar laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat mempunyai nilai akuntabilitas,” ucap Haris, Rabu (15/01/2020).
Sebelumnya Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan pentingnya sebuah komitmen dan integritas dari seluruh pihak dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. “Semoga ditahun 2020 ini Kemenkumham kembali mendapatkan opini WTP dari BPK,” kata Wisnu.
Peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah seluruh operator SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dari 28 unit pelaksana teknis (UPT) beserta Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, sejak 16-18 Januari 2020.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri tim dari Biro Pengelolaan BMN dan tim dari Biro Keuangan sebagai narasumber dan mendampingi jalannya kegiatan. Selanjutnya, dari rekonsiliasi tingkat wilayah ini akan berlanjut di kegiatan yang sama untuk tingkat nasional. (teks dan foto: Biro Pengelolaan BMN, ed: Tedy)
