Padang - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengadakan diskusi sekaligus sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi dan peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham di lima daerah. Kegiatan yang dimotori Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM digelar di lima provinsi salah satunya Sumatera Barat dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan dibuka oleh Kepala kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat Dwi Prasetyo Santoso. Dalam sambutannya beliau berharap agar kegiatan ini membuka pemikiran kita untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan dan mengikuti setiap perubahan yang ada di tempat kerja kita masing-masing.
“Jauhi semua tindakan yang berbau korupsi, Kita berkaca pada kejadian di Lapas Sukamiskin yang membuat semua menjadi prihatin, jangan sampai terjadi hal seperti itu” Ujar Dwi Prasetyo dihadapan 80 orang peserta di Aula Kanwil Kemenkumham Selasa, 25/9/2018.
Sementara itu, Inspektur Wilayah IV Kemenkumham, Khairuddin mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan dampak positif dalam pengawasan terkait dengan peran dan tugas Tim UPP. Beliau juga mendorong agar tim Pelaksana UPP di tingkat daerah yang berperan sebagai pengawas, bisa bekerja lebih maksimal. “Semoga tidak ada lagi tindakan pungutan liar, gratifikasi, dan lainnya di lingkungan Kemenkumham," Tambahnya.
Kegiatan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar antara lain Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Unit Pelayanan Teknis, dan Pejabat administrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera barat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) yang ada di daerah, serta memaksimalkan pengawasan pungutan liar.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan Sosialisai dengan menghadirkan dua orang narasumber dari KPK yaitu Spesialis Muda Direktorat Gratifikasi KPK Fitria Nurul, dan Pemeriksa Gratifikasi, Anjas Prasetyo. Keduanya menyampaikan materi Pemahaman dan Pengendalian Gratifikasi.
Sebelumnya, dalam laporannya Kepala Bagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kemenkumham Muhammad Mufid dalam laporannya mengatakan, dengan FGD dan Sosialisasi ini, dapat menjadikan suatu kekuatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang kita kerjakan sehari-hari, dan juga menjadi komitmen kita bersama, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi yang mengarah pada Birokasi Bersih dan Melayani, yang kita lakukan secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. (Budi, Komar).
