Banjarmasin – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan United States Agency for International Development (USAID) menggelar Lokakarya Konsultasi Desain Program Prevention/Countering Violent Exteremism (P/CVE) yang dibuka Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto (15-17/11) di Hotel Mercure Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut diselenggarakan dalam rangka usaha Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk memerangi teroris. Baik Presiden Joko Widodo dan Presiden Donald Trump menaruh perhatian serius untuk memperkuat kerja sama dalam menanggulangi terorisme, yang disampaikan saat melakukan pertemuan bilateral disela-sela penyelenggaraan KTT G-20 di Hamburg, Jerman pada Juli 2017 yang lalu.
Perwakilan dari 12 Kementerian/Lembaga (K/L) ini bekerja sama dan secara khusus membahas permasalahan seputar terorisme terutama bagaimana cara menanggulangi dan memerangi ekstremisme yang berdimensi kekerasan. “Ini merupakan tanggung jawab bersama, koordinasi antar instansi pemerintah dan lembaga perlu diperkuat,” ucap Bambang Rantam saat membuka kegiatan lokakarya ini (16/11).
Sejalan dengan tujuan kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Propinsi Kalimantan Selatan Imam Suyudi menyampaikan dukungannya terhadap program ini, “sinergitas antar K/L perlu dijalin dalam upaya pencegahan dan penangkalan penyebaran pengaruh dan paham radikalisme-ekstremisme.”
Sebagai focal point kerjasama dengan USAID, hasil lokakarya P/CVE ini selanjutnya akan menjadi desain program yang diberi nama Harmoni, dengan harapan dapat segera diimplementasikan pada tahun ke-2 kerja sama antara Kemenkumham dan USAID. Sebagai informasi bahwa Kemenkumham dan USAID sudah memiliki program Maju (akses keadilan), Cegah (akuntabilitas) dan Bersama (kekerasan gender) sejak tahun lalu yang tertuang dalam dokumen kerja sama bidang DO-1 Democratic Governance Strengthened (Penguatan Pemerintahan Demokratis).
Ribuan kilometer dari Jakarta menuju Banjarmasin yang dikenal sebagai kota yang aman dari terorisme, para peserta bersemangat untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam lokakarya di kota Seribu Sungai ini. Hadir perwakilan dari Kemenkumham antara lain Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi F. Haru Tamtomo yang didaulat sebagai chair dan pimpinan pertemuan, Sihabuddin Mantan DirJen Pemasyarakatan yang banyak mendalami bidang terorisme dan pernah menjadi anggota tim perumus RUU Teroris, serta beberapa pejabat tinggi madya di unit eselon 1 dan perwakilan pejabat administrasi mewakili KLN Sekretariat Jenderal, Pemasyarakatan, dan Imigrasi. Sementara dari USAID antara lain hadir Acting Director Democratic, Rights and Government Office Maria Nuraini dan Senior Rule of Law Advisor Dondy Sentya. (Rena edit.yay)
