Jakarta 19/11/2017. Menteri Hukum dan HAM Minggu, 19/11 membuka Kegiatan Evaluasi Kinerja Kemenkumham tahun 2017 bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham. Dalam kegiatan ini tema yang diusung adalah “Perkokoh E-Gov Untuk Good Governance”. Tema ini menjadi dasar bekerja Kemenkumham ditahun 2018. Pengambilan tema tersebut adalah bukan saja untuk memperkuat teknologi informasi di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana rubah mindset seluruh pegawai Kemenkumham agar mengikuti perkembangan teknologi yang ada. “Tinggalkan pola pikir yang konvensional dan stagnan karena seorang pemimpin harus mampu menjadi “role model” bagi dirinya sendiri dan bagi bawahannya” tegas Menkumham dalam sambutannya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari “early warning” sebelum memasuki tahun 2018. Untuk melihat bagaimana pencapaian kita di tahun 2017 ini, apakah sudah maksimal atau masih kurang maksimal. Dengan melakukan evaluasi diharapkan akan melihat kesenjangan antara “harapan dan kenyataan” antara perencanaan dan realisasinya. “Memang, sepanjang tahun 2017 kita telah bekerja dan berupaya keras mencapai target-target yang sudah kita sepakati bersama, tetapi faktanya masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk lebih mendorong percepatan pencapaian kinerja kita” jelas Laoly.
Lebih jauh Menkumham mengatakan bahwa cita-cita untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM berkelas dunia harus terus digelorakan. Perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi keharusan untuk terus memperbaiki Kementerian Hukum dan HAM sehingga menjadi Kementerian yang Good Governance. Implementasi E Goverment menjadi salah satu solusi bagi percepatan pencapaian kinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Apalagi melihat heterogenitas dan strategisnya peran dan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka sudah selayaknya penerapan E-Gov menjadi suatu kewajiban, layanan harus menjadi fokus dan konsentrasi dalam bekerja dan berkinerja. “Masing-masing kita harus tahu perkembangan teknologi yang ada saat ini karena ini kebutuhan masyarakat untuk percepatan dan ketepatan” terang Yasonna.
Dalam kegiatan yang berlangsung 20-22 November 2017 di Hotel Mercure Jakarta hadir pemateri yaitu Menteri PAN RB, Menteri Komunikasi dan Informasi, Ketua BPK dan Kepala Staf Kepresidenan. Diharapkan pemateri ini akan memberikan masukan untuk memperkaya wacana tentang langkah yang akan dilakukan peserta Raker dalam kegiatan ini. Ada beberapa isu aktual yang akan dibahas dalam raker ini diantaranya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, persoalan over kapasitas dilapas, dan persoalan-persoalan lain yang menyangkut tugas pokok kemenkumham. Rapat kerja ini diikuti seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Seluruh Kepala Divisi Kantor Wilayah dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham. (ddt)
 |
|
|
 |
