Tangerang - Dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berkualitas, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran atau belanja, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman para Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN perlu menyadari pentingnya setiap rupiah yang akan dibelanjakan dengan mekanisme penganggaran dan belanja yang lebih handal.
"Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan mekanisme tersebut adalah seperti apa yang kita dilakukan bersama-sama pada hari ini, dan perjanjian yang kita selesaikan saat ini, yaitu penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)," ujar Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kurnia Banani Adam, dalam sambutannya pada penutupan kegiatan RKBMN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dalam penyusunan RKBMN, kata Adam, harus mempertimbangkan rencana pemindahtanganan, pemanfaatan, dan penghapusan BMN. “Dengan demikian, perencanaan kebutuhan BMN akan menjadi komprehensif dan membuka peluang lebih besar untuk solusi non-asset,” ujar Adam di Novotel Hotel Tangerang. Solusi non-asset adalah upaya pemenuhan BMN tanpa harus mengadakan BMN yang baru. Solusi ini dinilai sangat tepat untuk diimplementasikan pada Kemenkumham, karena banyaknya satuan kerja (satker) yang mempunyai kebutuhan yang cukup besar, namun tidak didukung dengan alokasi anggaran yang profesional.
Selain itu, perencanaan kebutuhan BMN juga harus didasarkan pada analisis logis, bukan hanya berdasarkan keinginan. Hal ini dimaksudkan agar setiap item kebutuhan BMN yang diajukan mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja negara. "Saya menghimbau para pihak yang terlibat dalam penyusunan RKBMN, baik ditingkat satker, koordinator wilayah dan eselon I, serta kementerian, dapat bekerja dengan profesional dan menyuguhkan data-data BMN dengan akuntabel,” jelas Adam, Jumat (23/08/2019). “Hal tersebut dilakukan sehingga penyusunan rencana kerja dan anggaran kebutuhan BMN Kemenkumham dapat berjalan dengan baik," tambahnya.
Adam juga berharap sinergitas yang terjadi antar unit eselon I di lingkungan Kemenkumham, yang seperti tercermin dalam kolaborasi pada kegiatan ini antara Ditjen AHU dengan Sekretariat Jenderal khususnya Biro Pengelolaan BMN, dapat terus terjadi. “Kolaborasi ini dapat menjadi jalan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, yang tentunya memberikan dampak positif, baik untuk kinerja Kemenkumham maupun kinerja ASN yang ada dilingkungan Kemenkumham di masa yang akan datang," ucap Adam.
Diakhir sambutannya, Adam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia maupun peserta yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan RKBMN ini. "Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan peserta yang sudah bekerja keras, sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar," tutup Adam. (Hidayah, Kiki)
