Semarang, Bandung – Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar) menyatakan minat untuk melakukan kerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID), terkait penguatan organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal/daerah yang berkelanjutan, yang diberi nama Proyek MADANI. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono, dan Sekda Jabar Iwa Karniwa, saat melakukan audiensi antara USAID dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, dengan Pemda Jateng dan Jabar, di kesempatan yang berbeda.
Saat ditanyakan apakah bersedia untuk bekerja sama, Sekda Jateng dan Jabar sama-sama mengatakan bersedia. “Kami menerima kerja sama ini. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) nanti akan mengirimkan surat ke kabupaten/kota yang berminat untuk melakukan kerja sama, dan mengirimkan feed back (umpan balik) jika bersedia bekerja sama,” ujar Sri Puryono di Ruang Rapat Sekda Jateng, Semarang, Kamis (16/05/2019)
Senada dengan Sekda Jateng, Sekda Jabar juga menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan USAID. “Pemda Jabar bersedia, dan mendukung kerja sama dengan USAID, dan akan pro-aktif memberikan rekomendasi ormas lokal yang potensial,” tutur Iwa Karniwa di ruang Rapat Sekda, Bandung, Jumat (21/05/2019).
Dengan bersedianya Pemda Jateng dan Jabar untuk bekerja sama dalam Proyek MADANI, nantinya akan dipilih empat kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi kerja sama, dan setiap kabupaten/kota akan dipilih satu ormas lokal yang akan menjadi mitra utama. Proyek MADANI sendiri direncanakan akan berlangsung selama lima tahun, yang melibatkan 32 kabupaten/kota di delapan provinsi.
Diharapkan nantinya, ormas lokal dapat meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan, serta dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan keberagaman sosial. Ormas lokal nantinya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Proyek MADANI merupakan salah satu proyek yang ada di bawah Development Objective (DO) 1 dari Assistance Agreement (AA) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan USAID, di mana Kemenkumham, melalui Implementation Letter (IL) ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sebagai Executing Agency/focal point dari setiap kegiatan di DO1. Kehadiran Kemenkumham dalam audiensi ini dikarenakan salah satu tugas dari Executing Agency, antara lain melakukan pemantauan/monitoring terhadap seluruh kegiatan yang ada pada DO1, dan nantinya akan dilaporkan ke Kemenkeu, dan Bappenas sebagai bahan evaluasi kerja sama.
Turut hadir dalam audiensi perwakilan dari Kemenkumham, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Youngest Non Itah, Kepala Sub Bagian Kerja Sama Regional Rini Wulandari, Penyusun Informasi Hukum Zakaria. Kemudian perwakilan dari USAID, Project Manager Lutfi Anshari, dan dari Tim MADANI yakni, Sunardi, Restu Pratiwi dan Muntajid Basir. Turut mendampingi Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum (Yankum) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jateng Sri Widyaningsih, saat audiensi dengan Pemda Jateng, dan Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham Jabar Heriyanto, saat audiensi dengan Pemda Jabar. (Zaka Foto: Humas Jateng, & Jabar)
 |
 |
