Jakarta –Sebagai salah satu instansi yang tanggap dalam wabah Covid-19, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengadakan pelatihan dalam bentuk web seminar (webinar) pengadaan barang/jasa (PBJ). Pelaksanaan kegiatan webinar ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penguatan serta peningkatan kapasitas pemahaman para pelaku pengadaan di lingkungan Kemenkumham setelah diterbitkannya kebijakan PBJ pemerintah dalam situasi darurat Covid-19.
Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto, membuka kegiatan webinar dengan jumlah peserta 111 orang yang terdiri dari perwakilan Unit Kerja PBJ (UKPBJ) baik di Unit Utama maupun kantor wilayah Kemenkumham. “Saya mengajak, menghimbau, juga mengingatkan kepada seluruh perangkat UKPBJ agar saling mendukung, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga UKPBJ Kemenkumham beserta seluruh perangkatnya dapat menjalankan perannya dan berkinerja dengan optimal,” ujar Bambang dalam sambutannya pada kegiatan webinar, Kamis (23/04/2020).
Bambang berharap tidak ada lagi kabar yang kurang pantas baik dari internal Kemenkumham maupun eksternal penyedia/masyarakat. “Harapan saya tidak ada kondisi saling lempar tanggung jawab atau mengatasnamakan pihak UKPBJ Pusat demi mendapatkan kepentingan pribadi atau golongan,” tambah Bambang.
Adapun PBJ dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP No. 3/2020 dan No. 4/2020 sehingga diharapkan tidak ada keraguan atau keterlambatan PBJ yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan Covid-19, khususnya di lingkungan Kemenkumham. “Saya yakin bahwa PBJ kedepan akan semakin baik proses maupun output hasil pengadaannya, sehingga capaian kinerja UKPBJ untuk menekan nilai temuan BPK akan terwujud,” tegas Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pengelolaan BMN, Haris Sukamto selaku Kepala UKPBJ Kemenkumham juga berharap kegiatan webinar ini mampu meningkatkan kualitas serta kepercayaan diri pelaku PBJ dalam mengimplementasi kebijakan pelaksanaan PBJ pemerintah.
“Selain untuk meningkatkan kualitas, webinar ini menjadi forum diskusi yang dapat memfasilitasi penyampaian informasi terkait hal-hal penting seputar mekanisme pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan PBJ,” ucap Haris. (Kiki)
