Denpasar – Ditandai dengan bunyi gong yang menggema di ruangan Nusa Dua Room Hotel Melia Bali, acara ALAWMM ke-9 secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutannya, JK menyampaikan pentingnya negara-negara ASEAN untuk menyambut komunitas ASEAN yang akan tiba sebentar lagi dengan penuh optimisme. “Upaya kita adalah memastikan mulusnya proses pembentukan komunitas ASEAN,” tutur JK di depan seluruh delegasi negara-negara ASEAN.
Peraturan hukum, lanjut JK, merupakan hal yang sangat penting untuk memuluskan proses integrasi ASEAN. Akan tetapi, integrasi ASEAN melalui peraturan hukum bukanlah suatu hal yang mudah. “Meskipun demikian, peraturan hukum akan selalu menjadi faktor kunci dalam percepatan integrasi dan pencapaian tujuan ASEAN,” tutur Wapres.
JK kemudian mengingatkan kembali kepada seluruh delegasi ketika Bali di tahun 1986 pertama kali menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Hukum dan Jaksa Agung se-ASEAN yang kemudian menjadi cikal bakal ALAWMM dan menjadi salah satu sektor kunci di ASEAN untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur hukum dan kerja sama di wilayah ASEAN. “Dalam perjalanannya, ALAWMM telah berusaha untuk mempromosikan pengembangan hukum internasional secara progresif dan di saat yang sama fokus kepada isu yang memungkinkan untuk kerja sama dan menguntungkan bagi ASEAN,” jelas Wapres.
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan wilayah ASEAN tidak hanya tergantung kepada kerangka kerja hukum dibidang ekonomi yang kuat, tapi juga sangat bergantung kepada kerangka kerja hukum di bidang peradilan pidana. Telah banyak bukti menunjukkan bahwa kerangka kerja kelembagaan hukum yang kuat sangat penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Untuk ASEAN, kerangka kelembagaan yang kuat sangat penting untuk menghadapi tantangan di masa depan sebagai akibat integrasi ekonomi,” tambahnya.
Beberapa dekade belakangan ini, Indonesia telah mengalami konsekuensi negatif dari globalisasi akibat dari bebasnya lalu lintas manusia, barang dan juga modal. Kejahatan transnasional menjadi momok bagi Indonesia dan salah satunya adalah kejahatan terkait narkoba dimana Indonesia menyatakan daruraut narkoba dan menyatakan perang terhadap barang terlarang tersebut.
Pembentukan instrumen hukum harus diutamakan untuk menjamin hukum dan keadilan ditegakkan. “Sudah waktunya bagi penegak hukum negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dan terorganisasi secara rapi sebagaimana halnya dengan kejahatan transnasional,” tutur JK menutup sambutannya di pembukaan ALAWMM ke-9 di pagi hari Kamis (22/9) yang cerah.
ALAWMM kali ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Deputi Jaksa Agung Singapura Tan Siong Thye, Menteri Kehakiman Malaysia, Hajah Nancy binti Shukri, Under Secretary Departement Kehakiman Filipina Francisco F. Baraan, Menteri Kehakiman Thailand Paiboon Koomchaya, Jaksa Agung Brunei Darussalam Hayati Mohd Salleh, Secretary of State Kamboja Ngor Sovann, Wakil Menteri Hukum Laos Ket Kiettisak, Wakil Jaksa Agung Myanmar Tun Tun On, dan Wakil Menteri Kehakiman Vietnam
Nguyen Khanh Ngoc. (yosi, foto: Jeki)
 |
 |
 |
