Banda Aceh - Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mewujudkan good governance salah satunya dapat diwujudkan melalui tata kelola keuangan yang baik. Hal ini diungkapkan Rudi Hartono, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Aceh saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan gathering pencanangan bank berbasis syariah pada satuan kerja (satker) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh.
"Kemenkumham berupaya keras untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien atau good governance, dan tata kelola pemerintahan yang baik ini tidak lepas dari tata kelola keuangannya,” ujar Rudi di Hotel Mekkah Banda Aceh, Kamis (30/01/2020). Karenanya, lanjut Rudi, keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Selain itu, menurut Rudi pengelolaan keuangan negara juga harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan output serta outcome yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaannya. "Pengelolaan keuangan itu harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan azas-azas tata kelola yang baik," jelas Rudi.
Rudi juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah proses awal menuju laporan keuangan yang baik. Oleh karenanya diharapkan para pengelola keuangan dapat menjadi penyaring agar Kemenkumham dapat mewujudkan good governance.
"Tetapi harus diingat juga bahwa laporan keuangan yang baik atau wajar tanpa pengecualian (WTP) belum tentu bersih dari penyimpangan atau bebas dari temuan,” kata Rudi. “Oleh karena itu, para pengelola keuangan, dalam hal ini pengelola tunker (tunjangan kinerja), adalah salah satu filter untuk menuju Kemenkumham yang good governance," pungkasnya. Rudi berharap melalui kegiatan ini mampu menciptakan pembayaran tunker dan gaji pegawai yang akuntabel dan transparan melalui BRI Syariah.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh bekerja sama dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal ini menghadirkan narasumber Funding and Digital Banking Division Head, Wijayanto; dan Wakil Ketua Tim Akselerasi Qanun, Saiful Musadir dari Bank BRI Syariah. Narasumber tersebut menyosialisasikan materi mengenai pendanaan dan pembiayaan di BRI Syariah untuk seluruh peserta dari satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh. (foto dan teks: Hidayah)
