Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly meminta segenap jajarannya di pusat maupun daerah untuk belajar dari pengalaman khususnya dalam hal pengelolaan anggaran.
Dalam sambutannya saat membuka Rakor Kemenkumham Yasonna berpesan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan tidak ada kelebihan pembayaran.
"Mari kita belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), agar tidak terjadi temuan berulang dan segera tindak lanjuti secara tuntas, "kata Yasonna di Ballroom Hotel Mercure Jakarta, Rabu (23/11/2022).
"Jangan ada lagi pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu dan berbagai penyimpangan yang berpotensi, serta dapat menyebabkan kerugian negara. " tegas Yasonna
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar tidak ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya.
"Data, fakta, dan jejak digital akan menjadi mark/ tanda baik buruknya kinerja yang telah kita kerjakan, "tutur yasonna.
Yasonna menekankan agar seluruh jajaran di bawahnya memahami, implementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkumham sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai.
"Jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik,"pungkas yasonna.
Terakhir menkumham berharap kepada Direktorat Jenderal pengelola PNBP agar digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan untuk hal-hal yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat. (Komar, Foto: Mail)
