Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly meluncurkan buku yang berjudul ‘Birokrasi Digital’. Saat meluncurkan buku tersebut, Menkumham menekankan, bahwa birokrasi, yang dirancang untuk melayani publik, harus diberdayakan dengan basis digital dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat diakses secara online.
“Everything is digital. Dunia sudah memasuki era ‘Digital Civil Society’. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, kita akan menjadi barang antik, yang tertinggal dan ditinggal,” ujar Menkumham saat memberikan sambutan dalam acara Syukuran Opini Laporan Keuangan Tahun 2015 Kemenkumham RI serta Peluncuran Buku Birokrasi Digital Yasonna H. Laoly, di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Senin (13/06/2016).
Lebih lanjut Menkumham menyerukan kepada seluruh jajaran yang ada di Kemenkumham untuk melek teknologi, dan melakukan inovasi dalam pelayanan publik. “Dulu, untuk membuat izin PT (perseroan terbatas) membutuhkan waktu berbulan-bulan, sekarang dengan sistem digital dan online, hanya dibutuhkan waktu beberapa menit,” tandas Yasonna.
Dalam kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada di Kemenkumham, yang telah bekerja keras dan bekerja sama melakukan inovasi pelayanan kepada publik, sehingga di pertengahan tahun 2016 ini, kinerja Kemenkumham mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari berbagai instansi.
“Perjalanan panjang dalam pelayanan publik telah kita laksanakan. Bahu-membahu saling mensinergikan dan menyempurnakan, baik yang berada di pusat maupun di kantor wilayah, serta unit pelakasana teknis selaku pelaksana garda terdepan. Puji kepada Tuhan, capaian kinerja yang ditorehkan mendapat apresiasi berupa penghargaan yang patut kami syukuri dan pertahankan,” ucap Yasonna.
Dengan berbagai penghargaan tersebut, lanjut Yasonna, diharapkan semakin memicu dan memacu Kemenkumham untuk terus berinovasi, dan dapat bekerja lebih keras lagi. “Dengan berbagai penghargaan yang telah dicapai, saya berharap seluruh jajaran Kemenkumham untuk tidak berhenti sekarang. Mari terus berinovasi,” ucap Laoly.
Selanjutnya Menkumham berharap kepada seluruh pegawai di Kemenkumham menjadi seorang Climber, yakni orang yang selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mempunyai orientasi dan motivasi yang besar, senantiasa belajar dan bekerja. “Seorang climber selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya,” jelas Laoly.
Jangan menjadi seorang Quitter, yaitu seorang yang memilih menjalani kehidupan yang datar-datar saja. Tidak ada gairah, tidak berani mencoba, menyerah sebelum melakukan yang terbaik, bahkan hanya sibuk dengan khayalan-khalayan sebuah kesuksesan. “Bermimpi itu baik, tapi kalau hanya sebatas bermimpi saja ‘it means nothing’,” kata Yasonna.
Kemudian jangan pula menjadi seorang Camper, yang merasa puas dengan apa yang sudah dihasilkan. Merasa nyaman dengan kondisi sekarang. “Hal ini menyebabkan berhentinya pengembangan diri atas prestasi yang sudah ditorehkan,” tutur Menkumham.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Menkumham mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Kesuksesan menuntut kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kesuksesan besar dibangun dari fondasi-fondasi kesuksesan kecil yang konsisten. Kesuksesan harus direncanakan dan diperjuangkan. “Dalam perjuangan tidak ada yang disebut dengan kegagalan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dan dalam mengejar kesuksesan kita harus menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan berkualitas,” ucap Yasonna.
Adapun penghargaan yang telah diraih Kemenkumham hingga pertengahan tahun 2016 ini antara lain: Memperoleh Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik TOP 35, TOP 9 (9 terbaik), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yaitu Pelayanan Publik untuk Notaris Online; Penghargaan dengan Kriteria Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbanyak melalui Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum (SIMPADU) , dan Instansi yang Membangun Interkoneksi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan, dari Ditjen PNBP Kemenkeu melalui Ditjen AHU, Imigrasi dan KI.
Kemudian Terbaik Pertama atas Konsistensi Penggunaan Metode Computer Assisted Test (CAT) dalam mekanisme rekrutmen ASN dari seluruh kementerian/lembaga (K/L); Terbaik ke Tiga Kategori Pengelolaan Kepegawaian dari seluruh K/L; Terbaik ke Empat Perencanaan Kepegawaian dari seluruh (K/L); Opini Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI; Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan nilai B; serta Penghargaan yang diterima oleh para Kepala Kantor Wilayah dari Kementerian Keuangan di wilayah, terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaporan Keuangan.
(Zaka. Ed: TMM. Foto: Dudi & Zeqi)
