Jakarta - Sebuah organisasi dengan sistem dan manajemen yang dimilikinya, tidak akan dapat berjalan dengan baik selama sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak mempunyai integritas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly untuk kesekian kalinya kembali menekankan kepada insan pengayoman akan pentingnya nilai-nilai integritas.
“Saat ini kita sudah membangun sistem, aplikasi-aplikasi modern, dan manajemen yang baik, tetapi tetap yang paling utama adalah SDM berintegritas yang mengoperasikannya atau the man behind the gun,” kata Yasonna saat memberikan pengarahan pada Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas (ZI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2021.
Yasonna juga menerangkan bahwa pencanangan ZI adalah salah satu upaya untuk menjaga Kemenkumham dari segala bentuk praktik penyimpangan dan korupsi.
“Seseorang tanpa integritas, sistem dan aplikasi modern dalam organisasi tidak dapat berjalan dengan baik,” kata Yasonna di Graha Pengayoman, Selasa (26/01/2021).
Pelaksanaan tugas dan fungsi yang heterogen, serta target-target yang cukup besar harus diawasi dengan ketat, karena menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat. Pengelolaan anggaran tersebut harus mampu dilaksanakan secara berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja Kemenkumham sepanjang tahun 2020 yang telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 72 satuan kerja (satker) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk 11 satker. Firli berharap agar para ASN Kemenkumham dapat terus berkarya dan membangun integritas demi terwujudnya WBK dan WBBM.
“Saya bangga dengan prestasi ini, karena setidak-tidaknya sudah mengurangi beban pekerjaan saya untuk melakukan OTT,” kata Firli. “Kami semua Insan KPK melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan, yaitu strategi pendidikan masyarakat, pencegahan, dan yang terakhir melakukan tindakan penindakan, tentu dengan asas-asas tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, transparan, demi kepentingan umum, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tandasnya.
Selain itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menyampaikan strategi pembangunan ZI unit kerja menuju WBK/WBBM yaitu dengan membangun mindset/culturset dan komitmen; kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan; program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi; serta manajemen media.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kemenkumham, yang merupakan salah satu instansi pemerintah, yang mempunyai komitmen terhadap pembangunan ZI, bahkan menjadi salah satu role model terbaik di tahun 2020,” kata Tjahjo. “Oleh karena itu capaian tersebut menjadi prestasi yang luar biasa,” sambungnya.
Dalam acara ini dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian kinerja secara digital oleh jajaran pimpinan internal dan eksternal, serta pemberian apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata bagi pencapaian kinerja Kemenkumham.
Hadir pula dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD; Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharief Hiariej; Ketua Fraksi PDI-P, Utut Adianto; Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN), Teddy Lhaksmana; Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto; Asisten Kapolri Bidang SDM, Eko Indra Heri; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi; dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Joni Supriyanto. (Nadya, Tedy, foto: Dudi)
