Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan pertanggung-jawaban keuangan tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menerima penghargaan tersebut langsung dari Wakil Presiden Boediono didampingi oleh Menteri Keuangan Chatib Basri.
"Dengan penghargaan ini dapat menjadi pemacu positif meraih capaian opini terbaik bagi seluruh Kementerian /Lembaga, serta lebih efektif dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung program Pemerintah menuju good governance," ujar Boediono dalam sambutan rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2014 di Jakarta, Jumat (12/09).
Pada acara tersebut Menkeu juga memberikan penghargaan kepada 65 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) mendapat opini WTP (unqualified) dan 18 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ qualified).
Penghargaan yang sama juga diberikan kepada 152 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan 279 LKPD mendapat opini WDP. Hasil dari perbaikan laporan keuangan, yang ditunjukkan oleh pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL yang dinilai semakin membaik.
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah serta disampaikan secara berjenjang.
Berdasarkan data 1 september 2014, LKPD Tahun 2013 yang memperoleh opini wajar mencapai 431 LKPD dari seluruhnya 524, yang terdiri dari 152 LKPD mendapat opini WTP dan 279 LKPD mendapat opini WDP. (SON, Foto: ZQ).
