Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, kembali menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Selain Menkumham, sebanyak 55 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenkumham juga mendapatkan penghargaan dalam Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta (20/12/2021).
Dari total 55 satker yang mendapatkan penghargaan, sebanyak 49 satker mendapatkan predikat WBK, dan 6 satker berpredikat WBBM. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Kemenkumham dalam menegakkan Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham. Total penghargaan ZI yang diraih Kemenkumham sejak tahun 2015 adalah 170 dengan rincian 150 satker menerima WBK dan 20 satker WBBM. Yasonna sendiri, sejak tahun 2018, telah menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan hingga tahun 2021.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, memberi apresiasi kepada seluruh instansi yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Menurut Ma’ruf, Predikat ini tidak hanya apresiasi semata, akan tetapi melambangkan komitmen untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani sekaligus bersih, dan bebas dari korupsi.
“Komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di kegiatan seremonial, tetapi termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi, dan pelayanan publik yang prima. Upaya nyata terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja, agar masyarakat dapat meninkmati beragam pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan inklusif,” ucap Ma’ruf.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, untuk mewujudkan transformasi birokrasi, kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir.
“Dari pencegahan sampai penindakan, baik government to government, government to business, maupun business to business, serta dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai ke desa-desa,” ujar Ma’ruf.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa instansi yang mendapatkan predikat WBK/WBBM merupakan role model/menjadi contoh dalam memberikan pelayanan bagi instansi lain.
Selanjutnya Tjahjo mengatakan, reformasi birokrasi perlu lompatan yang cepat yang didukung oleh swasta.
“Kalau tidak ada lompatan yang cepat yang didukung oleh swasta, para manager untuk berkontribusi, saya kira akan repot sekali. Mari menyisihkan tenaga dan pikiran untuk membantu kementerian/lembaga/pemda,” terang Tjahjo.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto, yang mewakili Menkumham dalam penghargaan tersebut menghaturkan ucapan selamat dan rasa bangga atas penganugerahan Menkumham sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemenkumham RI tahun 2021.
“Sekjen beserta seluruh jajaran mendukung sepenuhnya kebijakan dan program Bapak Menteri dalam rangka mewujudkan Kemenkumham semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) menuju Indonesia Maju," tandas Andap.
Adapun satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM Tahun 2021, antara lain:
Daftar Satker Penerima WBK:
A. Unit Eselon I
1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Unit BPSDM
3. Pusat Data dan Teknogi Informasi Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal
4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Unit BPSDM
B.Unit Pemasyarakatan
1. Rutan Perempuan Kelas II A Medan, Sumatera Utara
2. Lapas Kelas I Palembang, Sumatera Selatan
3. Bapas Kelas I Palembang, Sumatera Selatan
4. Lapas Kelas IIA Kotabumi, Lampung
5. Lapas Kelas IIA Kalianda, Lampung
6. Bapas Kelas I Surabaya, Jawa Timur
7. Bapas Kelas I Malang, Jawa Timur
8. Lapas Kelas IIB Mojokerto, Jawa Timur
9. Lapas Kelas IIB Pasuruan, Jawa Timur
10. Rupbasan Kelas II Probolinggo, Jawa Timur
11. Lapas Kelas IIA Bogor, Jawa Barat
12. Bapas Kelas II Magelang, Jawa Tengah
13. Bapas Kelas II Pati, Jawa Tengah
14. Lapas Kelas IIB Sleman, Yogyakarta
15. Bapas Kelas II Karangasem
16. Lapas Kelas IIA Mataram, NTB
17. Bapas Kelas II Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
18. Bapas Kelas II Balikpapan, Kalimantan timur
19. Bapas Kelas II Kendari, Sulawesi Tenggara
20. Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Banten
21. Lapas Kelas I Surabaya, Jawa Timur
22. Rupbasan Kelas I Cirebon, Jawa Timur
23. Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, NTT
24. Bapas Kelas II Gorontalo, Gorontalo
25. Rupbasan Kelas I Surabaya, Jawa Timur
C. Unit Imigrasi
1. Kanim Kelas II TPI Tembilahan, Riau
2. Kanim Kelas I TPI Pekanbaru, Riau
3. Kanim Kelas II TPI Dumai, Riau
4. Kanim Kelas I TPI Palembang, Sumatera Selatan
5. Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta
6. Kanim Kelas I TPI Jakarta Timur, DKI Jakarta
7. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo, Jawa Timur
8. Kanim Kelas II Non TPI Depok, Jawa Barat
9. Kanim Kelas II Nom TPI Wonosobo, Jawa Tengah
10. Kanim Kelas I Non TPI Balikpapan, Kalimantan Timur
11. Kanim Kelas I TPI Palu, Sulawesi Tengah
12. Kanim Kelas II Non TPI Kotomobagu, Sulwesi utara
13. Kanim Kelas I Non TPI Serang, Banten
14 Kanim Kelas II TPI Biak, Papua
15. Kanim Kelas I Non TPI Palangkaraya
D. Unit Kantor Wilayah
1. Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan
2 Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung
3. Kanwil Kwmenkumham Bali
4 Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat
5 Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah
Daftar Satker WBBM:
1 Balitbang Hukum dan HAM
2 Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
3 Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak
4 Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim
5 Lapas Kelas I Cirebon
6 Rupbasan Kelas II Wates.
