Surabaya – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di seluruh Indonesia secara serentak bertekad melaksanakan kegiatan Revolusi Mental yang menjadi bagian kerja dari program kerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Implementasi dari Revolusi Mental dalam bentuk kegiatan “Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI!’’ di seluruh jajaran Kemenkumham tahun 2015.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menyatakan bahwa bekerja berarti berkarya, berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang nyata. Bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat, serta mekanisme yang benar. Bukan besar atau kecilnya perubahan yang diharapkan, tetapi semangat untuk terus berkarya dalam situasi apapun dengan tetap mengedepankan integritas dan etika profesi, serta tak kenal lelah dan tak kenal menyerah.
Menkumham menyinggung soal penurunan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenkumham. Laporan keuangan Tahun 2014 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), dari sebelumnya Laporan Keuangan WTP Murni.
‘’Kita harus mengelola uang negara lebih optimal dengan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel. Mendahulukan yang strategis dan prioritas harus menjadi keputusan dalam pelaksanaan kegiatan. Pertanggungjawaban uang negara harus lebih baik dan benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah ciri-ciri aparatur negara yang akuntabel’’, ujar Yasonna dalam memberikan Amanat Menkumham Dalam Rangka Pelaksanaan ‘’Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI!’’ Kemenkumham Tahun 2015, di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur, (1/06/2015).
Pada saat apel di lapangan upacara Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Menkumham memberikan contoh soal pentingnya kekompakan dan sinergitas. Menkumham menyatakan cerita soal seorang ibu yang memberikan warisan sebatang sumpit kepada sepuluh orang anak. Ibu tersebut menyuruh masing-masing anaknya mematahkan sumpitnya. Dengan mudahnya mereka dapat mematahkan sumpitnya. ‘’Ibu itu kemudian suruh anaknya kumpulkan semua sumpit yang patah tersebut. Coba patahkan sumpit yang telah disatukan tersebut. Tapi tidak ada yang bisa. Itulah pentingnya kekompakan dan sinergitas yang diibaratkan bersatunya sumpit,’’ kata Yasonna.
Pada saat yang sama, Menkumham menjelaskan kepada rekan media di Jawa Timur tentang keberhasilan Kemenkumham. Menkumham mengatakan, ‘’Kemenkumham menjadi salah satu dari tiga kementerian yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Penghargaan ini didapat dari program pelayanan AHU Online.’’
Sebelumnya, Menkumham di pagi hari di Kota Blitar, turut bersama Presiden Joko Widodo, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila di alun-alun kota Blitar. Pejabat lainnya yang turut hadir adalah rombongan anggota MPR, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Badrodin Haiti, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, serta jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur.
Selepas upacara tersebut, Menkumham dan rombongan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Imigrasi (Kanim) Klas II Blitar. Saat melakukan sidak di ruang wawancara pembuatan paspor, Menkumham menanyakan kepada masyarakat tentang pelayanan di Kanim. Jawaban yang diberikan mereka menyatakan bagus. ‘’Ini jangan hanya cuma karena ada saya, ya. Saya sendiri menilai sudah bagus pelayanan di Kanim sini. Tapi coba lihat dan contoh pelayanan di Kanim Palangkaraya,’’ seru Yasonna.
(TMM, Dok. Zeqi, Asep)
 |
 |
 |
