Jakarta - Rekonsiliasi dan pemutakhiran data merupakan kegiatan yang rutin dilakukan dalam rangka menyajikan laporan keuangan kemenkumham yang akuntabel.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan, laporan keuangan ini merupakan satu pondasi dalam kinerja anggaran yang secara keseluruhan menjadi sangat penting.
“Kegiatan ini dalam rangka menyajikan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022, sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah didapat Kemenkumham”, kata Wisnu saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data laporan Keuangan (LK) dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022 Tingkat Unit Eselon I di Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (6/2/2023).
Menurut Wisnu, kondisi pelaksanaan kinerja anggaran di kemenkumham dari tahun 2022 realisasi belanja kementerian mencapai 95,25%. Ini sudah mencapai target di atas target Nasional atau diatas sedikit target Kemenkumham.
Ia menambahkan, beberapa catatan yang harus diperhatikan adalah di tahun 2023 ini agar dapat terealisasi di setiap triwulannya.
“Kita harus menunjukkan kinerja anggaran kita, ada beberapa indikator yang harus dijadikan patokan dalam kinerja kita,” jelasnya.
Terkait PNBP Kemenkumham, Wisnu menyampaikan agar penganggaran terserap dengan baik.
"Bagaimana upaya kita dalam mengoptimalkan target dari PNBP, bukan hanya targetnya saja tapi harus pula penganggaran itu terserap dengan baik", tutur Wisnu di depan 194 orang Pejabat/pegawai Penyusun LK dan BMN di lingkungan Kemenkumham.
Wisnu meminta seluruh satuan kerja di bawahnya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan dan BMN dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
"Optimalkan menu-menu dalam aplikasi SAKTI dan MonSAKTI dalam memastikan kesesuaian dan validitas data laporan keuangan dan barang milik negara", tambah Wisnu.
Wisnu juga meminta untuk melakukan identifikasi permasalahan dan penelaahan data LK dan BMN secara periodik serta meningkatkan pengawasan secara berjenjang untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik.
Sebelumnya, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Anna Ernita, dalam laporannya mengatakan rekonsiliasi antara Unit Eselon I dengan unit Sekretariat Jenderal selaku UAPA sebagai bagian dari proses penyusunan LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Unaudited.
Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan solusi penyelesaiannya, meningkatkan keandalan tata kelola keuangan dan BMN dan Tersusunnya Laporan Keuangan dan BMN Unit Pusat yang akurat, transparan, dan akuntabel. (Komar, Foto: Zeqi)
