Palembang - Fenomena over crowded yang terjadi di lapas dan rutan merupakan salah satu fokus utama yang perlu dibenahi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal tersebut tak luput dari perhatian Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel). Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh Kanwil Sumsel yang kemudian dipaparkan dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) reses komisi III DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 di Palembang.
Kapasitas hunian Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel sejumlah 6.605 orang. Sedangkan, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) per 13 April 2022 sejumlah 15.942 orang sehingga menyebabkan terjadinya over crowded sebesar 141%. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto, optimis dapat mengatasi permasalahan over crowded tersebut.
"Kami sudah melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan mengatasi over crowded di lapas yang paling efektif adalah asimilasi dan integrasi. Kami sudah membebaskan 5.515 WBP melalui program tersebut," ujar Harun, Selasa (19/04).
"Pemindahan WBP juga kami lakukan ke lapas luar Sumsel yaitu ke Nusakambangan sebanyak 35 orang dan non Nusakambangan sebanyak 38 orang," tambah Harun pada acara kunker yang diselenggarakan di Wyndham Opi Hotel Palembang.
Selain dipindahkan ke luar Sumsel, kebijakan lain yang dilakukan oleh Kanwil Sumsel dalam menangani over crowded yaitu memindahkan WBP ke lapas-lapas di wilayah Sumsel sejumlah 2.190 orang yang dilakukan sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2022.
Dalam kunker tersebut, Harun juga memaparkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham Sumsel.
"Kami melakukan kegiatan telemedicine konsultasi kesehatan, pembagian masker dan vitamin, juga penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor serta UPT untuk mencegah penyebaran Covid-19," papar Harun.
Kanwil Kemenkumham Sumsel juga telah menyediakan sarana dan prasarana prokes, vaksinasi pegawai dan WBP, menerapkan layanan kunjungan WBP juga persidangan secara online.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Adies Kadir, mengatakan bahwa kegiatan kunker ini dilaksanakan guna mendengar permasalahan mitra Komisi III DPR RI yang bergerak di bidang Hukum, HAM dan Keamanan. "Dalam masa sidang reses ini kami punya tugas untuk hadir ke mitra untuk melihat penerapan fungsi anggaran serta fungsi pengawasan di wilayah," ujar Adies.
Sumatera Selatan menjadi satu dari tiga provinsi tujuan rangkaian pelaksanaan kunjungan kerja reses komisi III DPR RI masa persidangan IV, dimana dua provinsi lainnya yaitu Gorontalo dan Riau. Turut hadir empat lingkungan peradilan di wilayah Sumsel yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer I-04. (Kiki, Dok. Humas Kanwil Sumsel)
