Bogor - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baru saja berhasil memperoleh penghargaan Peringkat Kedua kategori pagu besar atas kinerja anggaran tahun anggaran 2021, dengan nilai kinerja anggaran 96,57. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Keuangan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rabu, 13 April 2022.
Guna mempertahankan capaian kinerja anggaran pada tahun 2021, Biro Keuangan Kemenkumham merasa perlu melaksanakan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM, Wisnu Nugroho Dewanto pada pembukaan kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2022.
Wisnu memaparkan, per tanggal 31 Maret 2022, dari total Pagu Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp 17.463.529.394.000, yang telah terealisasi sebesar Rp 2.685.727.027.787 atau sebesar 15,38%. Masih ada beberapa satuan kerja (satker) yang masih jauh dari target dalam penyerapan anggaran.
“Perbaiki perencanaan anggaran agar target kinerja yang sudah ditetapkan tidak meleset dari apa yang sudah disepakati,” kata Wisnu di Wisma Pengayoman, Cibulan, Bogor, Selasa (19/4/2022).
Wisnu berharap seluruh satker di lingkungan Kemenkumham dapat melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan anggaran sehingga target nilai IKPA Kemenkumham Tahun 2022 tercapai.
"Segera lakukan percepatan realisasi anggaran sesuai target penyerapan anggaran per triwulan, perhatikan pengadaan barang dan jasa, perhatikan ketentuan révisi per triwulan,” sambungnya.
Pada tahun 2022, terang Wisnu, terdapat reformulasi dalam penilaian IKPA yang sebelumnya terdiri dari 13 indikator menjadi 8 indikator.
“Indikator pada tahun 2022 turun dari yang sebelumnya 13 menjadi 8 indikator, optimalkan pengelolaan anggaran dengan memperhatikan penilaian IKPA tahun 2022,” ucap Wisnu.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Hukum dan HAM memberi penghargaan atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 kepada unit eselon I maupun kantor wilayah di lingkungan Kemenkumham yang berpestasi. Untuk unit eselon I terbaik diraih Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbang Hukum dan HAM), sedangkan kantor wilayah terbaik diberikan kepada Kantor Wilayah Kepulauan Riau.
“Saya ucapkan selamat kepada Balitbang Hukum dan HAM, BPHN dan Ditjen PP serta Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Bengkulu atas capaian kinerja terbaik tahun 2021. Saya harapkan prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk keberhasilan Kementerian,” kata Wisnu.
Rapat evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun Anggaran 2022 digelar secara hybrid, secara onsite di Wisma Pengayoman dan melalui media teleconference yang diikuti oleh peserta dari unit eselon I Kemenkumham, Pejabat Administrator/ Koordinator dan Pengawas/ Sub koordinator dan pengelola keuangan satuan kerja Kemenkumham. (yatno, dok : Ajay)
