Bogor – Sekretariat Jenderal sebagai pengemban fungsi fasilitatif sudah semestinya secara berkesinambungan mendapatkan dukungan dari seluruh unit utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, Efendy Peranginangin, mengatakan dalam mengemban posisi sebagai fasilitatif dalam bidang kerjasama luar negeri (KLN) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), berharap mendapatkan dukungan secara terus menerus dari seluruh unit eselon satu dalam menjalankan kepercayaan ini.
“Dengan posisi ini, kita bersama-sama dapat berperan dan berkontribusi untuk membangun KLN bermanfaat bagi jajaran Kemenkumham dan masyarakat yang menjadi target,” kata Efendy saat membuka Rapat Koordinasi KLN di Hotel Royal Tulip, Bogor. Tak hanya membangun koordinasi dengan unit utama semata, Efendy juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan lebih baik kepada kementerian/ lembaga, Kantor Wilayah Kemenkumham, serta berbagai mitra kerja sehingga dapat menjalankan semua program-program yang telah direncanakan secara baik.
Untuk rencana kedepan, lanjut Efendy, pihaknya berharap dapat berperan lebih aktif sebagai koordinator dalam mengembangkan KLN yang cepat dan pasti. “Serta mempunyai kontribusi yang kongkret dalam melakukan koordinasi KLN yang pada akhirnya dapat memberikan dampak output kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” pungkas Efendy, Rabu (25/5/2016).
Sebelumnya, Kepala Bagian KLN, Dwi Rahayu, dalam laporannya mengatakan tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah untuk mewujudkan koordinasi KLN di lingkungan Kemenkumham yang lebih komprehensif dan terencana. Selain itu juga akan dilakukan pembahasan draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Kelola KLN, serta menyelesaikan pending matters yang harus diselesaikan dan dibahas segera, seperti diantaranya kerjasama antara Republik Indonesia dengan Maroko, Rusia, Belanda, Tiongkok, Timor Leste, dan Fiji.
Sementara itu, Resident Representative Friedrich Naumann Stiftung (FNS) Indonesia, Moritz Kleine-Brockhoff, mengatakan Indonesia telah memiliki hubungan baik dengan Jerman. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke Jerman pada April 2016 lalu. “Tugas kami di FNS Indonesia adalah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang ketatanegaraan kepada masyarakat, yang utama adalah demokrasi, social market economy, tatanan negara hukum, dan HAM,” ujar Moritz saat menyampaikan bidang kerja yang dimiliki FNS Indonesia.
Rapat Koordinasi KLN yang diprakarsai oleh Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama bekerjasama dengan FNS Indonesia berlangsung pada 25 s.d. 27 Mei 2016, dengan menghadirkan 45 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh unit utama yang menangani bidang KLN. (Tedy, Ed: TMM, Foto: Dudi/Wahyu/Ganes, Video: Yatno)
