Bangkok - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga dalam menangani isu hukum dan HAM di Indonesia. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Kemenkumham terkait hal tersebut yaitu Friedrich Naumann Stiftung (FNS), sebuah Non Governmental Organization (NGO) dari Jerman.
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Hantor Situmorang, mengatakan kolaborasi bersama FNS sangat membantu Kemenkumham dalam mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan meningkatkan pelayanan publik.
"Kami merasa terhormat dapat mengunjungi kantor regional FNS Thailand dan FNS Thailand, sebuah lembaga yang terkenal karena pekerjaannya dalam mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum di seluruh Asia Tenggara dan Timur," kata Hantor pada kegiatan study visit ke Kantor Regional FNS dan FNS Thailand, Selasa (24/9/2024).
Ia menyampaikan bahwa Kemenkumham ingin mempelajari dan terus berkolaborasi terkait nilai-nilai hukum dan HAM dengan FNS. Dengan demikian, Kemenkumham dapat meningkatkan pelayanan hukum dan HAM di Indonesia.
Lebih lanjut, Hantor menyampaikan Kemenkumham juga ingin mempelajari bagaimana FNS menavigasi dinamika regional yang kompleks, serta menerapkan program yang memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis dan pelindungan Hak Asasi Manusia.
"Peran Anda dalam mendorong kolaborasi regional dan mengatasi masalah global yang kritis sangat dikagumi," tuturnya.
Hantor berharap kerja sama dengan FNS dapat terus berlanjut dalam berbagai bidang-bidang pelayanan di masa depan.
"Kami yakin pertemuan ini tidak hanya akan memperkuat ikatan antar lembaga kami, tetapi juga akan membuka jalan untuk kolaborasi lebih lanjut di bidang-bidang di mana kami berbagi tujuan bersama, ujarnya.
"Kami sangat menghargai kesempatan ini dan berharap untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat bekerja sama lebih erat di masa depan," tutup Hantor.
Friedrich Naumann Stiftung merupakan sebuah yayasan asal Jerman yang menyelenggarakan pendidikan politik terkait HAM, demokrasi, ekonomi pasar, dan perubahan iklim. Kemenkumham telah bekerja sama dengan FNS selama 9 tahun sejak 2015 dalam bidang hukum dan HAM.
